Selasa, 15 Oktober 2019

Penampilan siswa-siswi SDN 11 Tuapeijat menari dengan topi blangkon khas jawa.

SASARAINAFM.COM | TUAPEIJAT- Ada yang menarik  pada Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun (HCTPS) sedunia pada 15 oktober  yang digelar di halaman kantor dinas kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Menariknya, lomba cuci tangan pakai sabun (CTPS) yang digelar Dinkes Mentawai ini dihiasi dengan perlombaan yel-yel yang menampilkan keberagaman budaya di Bumi Sikerei dan nusantara.

Selain untuk mensosialisasikan budaya hidup sehat dan higienis, momen HCTPS sedunia dimanfaatkan untuk mengajak generasi muda mampu menjaga keharmonisan dalam kebhinekaan.

"Kita berharap generasi muda bisa saling menghargai dan terbuka pada  keberagaman, karena kebhinekaan merupakan kekayaan bagi bangsa kita," tutur," Baloni, Kepala Sekolah SDN 11 di halaman Dinkes Mentawai,selasa (15/10).

Hal tersebut tampak dari peserta yang mengikuti lomba yel-yel dengan mengkolaborasikan gerakan, busana tradisional beberapa daerah, hingga bahasa yang dipadu padankan.

Tim dari SDN 11 ini berhasil menyabet jawara lomba yel-yel CTPS tersebut berkat padu padan kostum olahraga dengan ikat kepala khas Jawa, tarian dan yel-yel dibawakan dengan menggabungkan bahasa Indonesia dan Mentawai.

"Indonesia punya beragam budaya  sehingga kita menyisipkan bahasa Mentawai pada yel yel. Dengan demikian pertunjukan tidak monoton," ujar Juanto salah seorang pelatih SDN 11 dari perkumpulan tari kuda kepang desa Bukit Pamewa saat bersamaan.

Sementara pada lokasi bersamaan, Lahmuddin Siregar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai mengimbau pelajar dan masyarakat agar bersama-sama menjadi agen kesehatan di lingkungan masing-masing dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun (CTPS) agar  terhindar dari kuman dan penyakit seperti diare dan ISPA.

"50% gaya hidup CTPS ini berimbas pada kesehatan. Kita juga berharap setiap sekolah dapat menyediakan fasilitas pendukung agar anak bisa mencuci tangan di sekolah. Jika terkendala dana, bisa secara sederhana dengan memanfaatkan yang ada," pungkasnya.
(KS)


Senin, 14 Oktober 2019

Pembentukan pansel pengurus Bumdes di kantor desa Tuapeijat Selasa, (15/9)
SASARAINAFM.COM | TUAPEIJAT- Pemerintah Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara memastikan pembentukan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa setempat berjalan lancar. Bahkan, saat ini pihaknya sudah merampungkan kepanitiaan dalam menyeleksi direktur BUMDes dan pengurus  yang kompeten.

Kepala Desa Tuapeijat, Pusuibiat T. Oinan menjelaskan, dalam memilih pengurus  Bumdes Tuapeijat yang diberi nama Rua Leleu  akan  melalui seleksi ketat.

Panitia Seleksi (Pansel) yang telah  disiapkan dari berbagai unsur, diantaranya, anggota BPD, LPMD, tokoh masyarakat  dan sejumlah aparatur desa.

Dalam hal ini, Pansel bakal menyusun tata tertib penjaringan dan seleksi calon pelaksana operasional dan terbuka secara umum.

"Tentu dalam perekrutan ada persyaratan-persyaratan tertentu yang akan dilengkapi peserta dan ini akan diumumkan melalui selebaran" katanya saat dimintai keterangan usai membentuk pansel pengurus Bumdes di kantor desa Tuapeijat Selasa, (15/9).

Lanjutnya, dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan kegiatan BUMDes   adanya perangkat kepengurusan yang kuat,berdaya guna dan berhasil guna diharapkan mampu menghasilkan Pendapatan desa dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Sementara ditempat yang sama, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tuapeijat Fatijiduhu Halawa menuturkan,  tujuan dibentuknya BUMDes Tuapeijat yakni untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelolah oleh masyarakat melalui program  Pemerintah.

Sebagai sebuah usaha desa, lanjutnya,  pembentukan BUMDes harus benar-benar untuk memaksimalisasi potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya.
Secara spesifik, pendirian Bumdes yakni untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Ia berharap, agar menghasilkan pengurus Bumdes yang berkompeten, pansel  harus benar-benar teliti dan tidak asal pilih.

"Pengurus Bumdes harus melihat potensi di desa kita. Dan saya harap juga pansel tidak salah pilih dalam melakukan penyeleksian" pungkasnya. (Nbl)

Sabtu, 12 Oktober 2019

Foto Ilustrasi para CPNS

SASARAINAFM.COM | TUAPEIJAT- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB RI) berencana lakukan rekuitmen Calon Pegawai Negeri  Sipil (CPNS) seluruh Indonesia pada akhir Oktober 2019, termasuk untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mentawai, Simbetsim Saleleubaja,
mengatakan meski belum bisa dipastikan, namun informasi tentang perekrutan CPNS pada akhir Oktober itu telah dibahas pada rakor di kementrian beberapa waktu lalu


“Memang ini belum bisa berikan kepastian berdasarkan pengumuman, nanti kami sampaikan ternyata ada perubahan di atas, seolah-olah tidak konsisten, itu yang kita takutkan, nah dalam acara rakor kemaren, sempat di bahas dan disinggung untuk pengadaan tahun 2019, itu hanya bisa dilaksanakan, tahap pengumuman dan pendaftaran, itu yang berkembang sekarang, dimana hasil rapar kordinasi (rakor) dari Kemenpan dan BKN, bahwa pengumuman itu di bulan Oktober akhir sampai November 2019,” kata Simbetsin saat ditemui di ruang kerjanya,  Jumat, (11/10).

Kata Simbetsin, dilihat  dari data tahap kegiatan rencana pelaksanaan rekruitmen dan seleksi CPNS 2019, bahwa yang pertama yaitu pengumuman akan dilakukan pada akhir Oktober sampai November 2019 sekaligus pendaftaran, kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi bulan Desember, dan masa sanggah pada Januari 2020 sekaligus pengumuman jadwal Seleksi Kopetensi Dasar (SKD).

Selanjutnya, pelaksanaan SKD akan dilakukan pada bulan Februari 2020, kemudian pengumuman hasil SKD yaitu Maret sekaligus pelaksaan Seleksi Kopetensi Bidang (SKB) dan pengumuman hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada bulan April 2020.

Kemudian, untuk total penerimaan CPNS seluruh Indonesia yakni sebanyak 197.111 pegawai, baik umum maupun khusus, untuk di pusat 37.854 pegawai, daerah (Kabupaten/Kota) sebanyak 159.257 pegawai. 

Sementara khusus yaitu cumlaud, diaspora, disabilitas, putra-putri Papua Barat, serta lainnya.

Sedangkan untuk rincian per jabatan terbesar pusat dan daerah, Guru 63.324 orang, Kesehatan 31.756, Teknis Fungsional 23.660, Teknis lainya 28.767, dan Managemen 49.604 orang.

Simbetsim juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pengumuman dilakukan terlambat, kemungkinan terjadinya rotasi Kabinet baru dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019.

“Memang ada alasan yang tersirat, dalam arti memang tidak dibahas secara rinci di pusat karena kaitannya yang pertama, pelantikan Presiden, kemudian Presiden juga akan memilih Kabinet baru yang menangani bagian ini (penerimaan CPNS), menurut Sekretaris Kabinet menyampaikan bahwa Menteri dalam tenggang waktu ini memang tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis, salah satunya ini, ini hanya asumsi umum saja,” ungkapnya.

Kemudian untuk pelaksaan tes CPNS sendiri belum ditetapkan secara resmi bentuk ujiannya, menurut Simbetsim ada dua kebijakn yang dibahas yaitu melalui Computer Assist Test (CAT) dan sistem UNBK.

“Kita sebagai pelaksana teknis ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh pemerintah pusat, seperti bagaimana sistem pelaksanaannya, selama ini kan ada yang mengerucut, ada yang menggunakan CAT BKN, tetapi ada juga yang menyampaikan menggunakan UNBK, seperti awal pelaksanaan ujian P3K/PPK di Sekolah SMA, yang dimiliki oelh Kementerian Pendidikan, jadi itu yang sedang kita tunggu juga,” katanya.

Sementara persyaratan masih dalam proses dan akan diumumkan, bisa sama seperti tahun lalu dan bahkan bisa berubah sesuai dengan kebijakan oleh Pemerintah pusat.

Kemudian untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K), kata Simbetsim belum ada pembahasan oleh pihak pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara detil

“Waktu di rapat koordinasi pernah dibahas bahwa pelaksanaan ini akan mengalami kemunduran juga perubahan-peubahan, meskipun ini belum pasti, sebelumnya pernah diwacanakan penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5, Peraturan Pmerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian PP terbaru 49 Tahun 2018 tentang P3K, namun P3K tidak dibahas secara detail, apa ikut dalam pengadaaan tahun ini, atau tidak,” katanya.

Ia menyebutkan untuk P3K/PPPK belum terakomodir untuk dilakukan perekrutan tahun ini, meskipun belum disampaikan oleh pihak Kementerian apa-apa alasan belum dilakukannya penerimaan P3K/PPK, kemungkinanbesar bisa dilakukan tahun 2020. (Suntoro)

Diberdayakan oleh Blogger.

LINTAS BERITA ASOSIASI LPPL SUMBAR

PERISTIWA

PEMBANGUNAN

KESEHATAN

SOSOK