SasarainaFM

Kantor DSP3A Mentawai di Tuapeijat

SASARAINAFM.COM | TUAPEIJAT - Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Mentawai, Nicolaus Sorot Ogok menyatakan bahwa target yang ingin dicapai tahun 2020 ini yakni menyelesaikan data kemiskinan agar bisa memunculkan program secara bertahap untuk membantu warga yang benar-benar layak mendapatkan bantuan dan perhatian dari Pemerintah setempat.

Selain itu, pihaknya berupaya mendukung program nasional mempercepat mewujudkan Mentawai menjadi Kabupaten layak anak yang disinergikan bersama stakeholder terkait untuk pemenuhan hak anak.

Diantaranya, pencapaian sekolah dan fasilitas kesehatan ramah anak.

Ia mencontohkan pintu sekolah harus terbuka dari luar agar ketika terjadi bencana seperti gempa bisa didorong dan terbuka, kemudian pagar sekolah tidak boleh dari besi, kalau bisa dari tanaman, dan juga akses pendidikan yang mempermudah pelajar menjangkaunya.

"Kita akan mengkoordinir kegiatan ini, namun pelaksananya dari dinas terkait," kata Nicolaus Jumat (17/1/2020).

Selanjutnya ia menambahkan bahwa pihaknya berencana membentuk forum anak di kecamatan untuk memberikan
kesempatan bagi anak berpendapat dan menyampaikan aspirasi, serta menyuarakan pemenuhan hak nya sebagai anak.

Kepengurusan forum anak di tingkat Kabupaten, katanya, sudah ada dan terdiri dari sekolah-sekolah.

Tahun 2019 juga sudah ada dua forum anak di kecamatan, dan rencananya tahun ini akan ditambah pada dua kecamatan.

Ia berharap anak-anak bisa berdialog menyampaikan aspirasi terkait haknya terutama bisa terlibat saat ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ).

Menurutnya, hingga saat ini jumlah lansia yang bisa mendapatkan bantuan sebanyak 286 orang, sedangkan disabilitas 58 orang.

"Belum seluruhnya bisa kita bantu, makanya melalui pemutakhiran data, kita berharap bisa mendapatkan bantuan melalui pengusulan bantuan ke CSR atau ke pusat," tutupnya. (KS)

Kepala DSP3A Mentawai, Nicolaus Sorot

SASARAINAFM.COM | TUAPEIJAT - Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengurangi jumlah penerima bantuan iuran (PBI) JKN-KIS pada tahun 2020.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Mentawai, Nicolaus Sorot Ogok menyebutkan pengurangan jumlah PBI JKN-KIS itu disebabkan oleh adanya kenaikan iuran BPJS kesehatan sebesar 100% yang tertuang dalam pasal 34 Perpres nomor 75 tahun 2019.

"Penerima bantuan iuran (PBI) JKN-KIS dari APBD Mentawai mencapai 36.591 jiwa hingga akhir Desember 2019 lalu, namun karena kenaikan iuran BPJS tahun 2020, yang memungkinkan bisa ditanggung oleh APBD hanya sebanyak
10.400 jiwa," Kata Nicolaus kepada sasarainafm.com di kantornya, Jumat (17/1/2020).

Akibat perubahan tersebut, hingga saat ini, kata Nicolaus, seluruh peserta PBI yang ditanggung APBD dalam posisi non aktif dikarenakan dalam proses pengaktifan data peserta di BPJS.

Lebih lanjut Nicolaus menjelaskan bahwa peserta PBI yang dibantu Pemkab Mentawai adalah peserta yang aktif sebelumnya dan pedoman pengajuan data peserta berdasarkan pembagian kuota per dusun atau desa melalui surat Sekretaris Daerah Mentawai.

Sementara itu terkait sosialisasi kepada masyarakat, karena terkendala faktor geografis Kepulauan Mentawai, ia berharap informasi ini dapat tersampaikan melalui media massa dan media sosial.

Meski demikian, pihaknya berencana menyampaikan surat ke tingkat desa agar kemudian kepala desa bersangkutan menyampaikan informasi secara estafet hingga ke tingkat dusun.

"Peserta yang termasuk PBI tahun 2020 ini belum bisa kita pilah sehingga masih berstatus non aktif. Kita berharap peserta PBI menjelang aktif, melakukan pembayaran secara mandiri. Begitupun bagi yang sudah tidak mendapat bantuan agar melakukan pembayaran secara mandiri tanpa menunggu sakit terlebih dahulu," tuturnya.

Diketahui besaran iuran BPJS kesehatan untuk kelas III sebesar Rp,42.000 per bulan, kelas II Rp,110.000 per bulan, dan kelas I Rp,160.000 per bulan. (KS)

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet saat menerima Opini WTP di Padang tahun 2018

SASARAINAFM.COM | TUAPEIJAT - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memanfaatkan dana insentif daerah pada tahun 2019 lalu dari penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Mentawai Tahun 2018 lalu untuk membangun Sekolah Dasar Negeri (SDN) 12 Betumonga, Kecamatan Sipora Utara.

Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Emilia Butar Butar kepada sasarainafm.com mengatakan bangunan SDN 12 Betumonga itu merupakan relokasi SD lama ke kampung baru masyarakat Betumonga, dengan pendanaan dari Dana Insentif Daerah dari pusat, karena mendapatkan WTP.

" kitakan sudah dua kali mendapatkan WTP, Tahun pertama kita dapat membangun SD dan tahun kedua kita ngak dapat," papar Emilia di ruang kerjanya, Kamis (16/1-2020)

Kata dia, sedikitnya pembanguan relokasi bangunan SDN 12 Betumonga tersebut menelan biaya sebesar Rp 1,4 Miliar, dan berhasil membangun 6 lokal, 1 ruang guru dan 1 MCK, kedepan kata Emilia pihaknya akan membangun ruang perpustakaan.

" Kedepan kita upayakan membangun ruang perpustakaan untuk melengkapi fasilitas sekolah," timpalnya.

Ia menyebutkan bangunan SDN 12 Betumonga yang dibanguan diatas tanah hibah masyarakat seluas 1 Hektar tersebut saat ini sudah digunakan meskipun masih dalam masa pemeliharaan.

" Bangunan sekolahnya kami perintahkan untuk dipakai, ini sengaja kita lakukan, agar kita tau dimana yang perlu diperbaiki dari bangunan tersebut, " tukasnya.

Lebih lanjut dikatakannya lahan seluas 1 Hektar tersebut berpeluang untuk ditambah, karena kata Emilia masyarakat setempat bersedia menambah lahan jika ada pengembangan banguan sekolah. (Red)

Berita Terbaru

Bantu Tuntaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Anak. Ini Target DSP3A Mentawai Tahun 2020

Pemkab Mentawai Imbau Warga Penerima Bantuan Iuran JKN-KIS Non Aktif Lakukan Pembayaran BPJS Secara Mandiri

Hasil WTP, Pemkab Mentawai Bangun SD di Betumonga