Pemkab Mentawai Fokus Tekan Pertumbuhan Kemiskinan Ekstrem pada RKPD 2025

Pj Bupati Mentawai Fernando Jongguran Simanjutak pada rapat Konsultasi Publik, Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2025, di Aula Bapedda Km 4 Sipora Utara (23/1)

SASARAINAFM.COM | TUAPEJAT - Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas pembangunan yang bakal dilakukan Pemerintah Kabupaten kepulauan Mentawai pada tahun 2025 mendatang.

 

Pj Bupati Mentawai Fernando Jongguran Simanjutak pada rapat Konsultasi Publik, Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2025, di Aula Bapedda Km 4 Sipora Utara (23/1), menyampaikan bahwa ada 5 sektor yang bisa digarap di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu, sektor perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan dan sektor Pariwisata.

 

“ Bapak ibu keluhan masyarakat terkait dengan ekonominya kepada camatnya, kepala desanya, paling harga kopra dan pinang sudah tidak tertolong lagi pak, udah tinggal seribu lagi pak, begitupun harga cengkeh turun dan pariwisata sepi, inilah beberapa keluhan yang ada dimasyarakat kita artinya sektor itu yang menjadi ekonomi ditengah tengah masyarakat. pertanyaanya kenapa kita tidak konsentrasi kesitu.” Ujar Fernando

 

Menurut Fernando, RKPD Konsultasi publik merupakan satu kegiatan yang strategis dalam rangka mengantar, membuat, menyusun track pembangunan di Tahun 2025.

 

Kata dia, ada beberapa fenomena yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai salah satunya Mentawai masih berstatus 3T (terluar, tertinggal dan terpencil).

 

“ ada beberapa fenomena yang saya ingin sampaikan kekita bahwa kita masih berstatus 3T. 3T itu terluar, tertinggal dan terpencil, kalau terluar atau terdepan ini adalah aduan anugerah sang pencipta bagi kita, tidak mungkin kepulauan Mentawai digeser seketika ke utara kepulau Jawa. Jadi terluar itu adalah milik kita tetapi terpencil dan tertinggal itu adalah ditangan kita untuk mengubahnya untuk itu bagaimana kita mengubahnya maka kita Pemda selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berperan menyusun naskah naskah teknografik, menyusun rencana, yang berbasis dengan isu isu potensi potensi yang ada didaerahnya dalam rangka mewujudkan dan mereleasasikannya untuk kesejahteraan masyarakat, “ katanya

 

Fernando menambahkan ketertinggalan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Sumatera Barat adalah terendah dari 19 kabupaten/kota dan Mentawai memiliki angka pengangguran terbuka 1,39 yang rata-rata masyarakatnya bekerja, sementara kalau dilihat dari indeksnya kemiskinan yang tertinggi di Sumatera Barat juga disandang oleh kepulauan Mentawai.

 

“ artinya kenapa kok kerja tetapi miskin, ini dua indeks yang menurut saya kontroversi kontradiktif berlawanan, disisi penganggurannya sedikit tetapi kemiskinannya tinggi dari contoh 2 indeks ini harus kita terjemahkan.’’ Kata dia.

Pada bagian lain Fernando menyebutkan, masalah pembangunan Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan ini akan mengikut kepada urusan pilihan lain oleh pemerintah, dengan demikian kompurer juga harus menyesuaikan kebutuhan pilihan.

 

“ kalau memang perlu pembangunan jalan  produksi  kelokasi perkebunan dan pertanian itu harus dilakukan. Kalau memang diperlukan pembangunan jalan kesekolah sekolah yang mendidik masyarakat kita, anak anak kita untuk kita Bertani, atau beternak, kenapa tidak dilakukan, bagaimana kita membangun infrastruktur, memadai lebih layak lagi termasuk juga professionalisme dan ini yang harus kita jalankan.’’ujarnya.

 

Diakhir sambutannya Fernando mengingatkan semua stakeholder agar tidak terjebak dengan retorika tetapi harus ada aksi nyatanya. Selain pembangunan pihaknya mengajak semua instansi dan stakeholder untuk mempertahankan harmonisasi di masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di sisi lain ada yang harus dibenahi baik segi peningkatan SDM seperti meniatkan vokasi-vokasi sekolah-sekolah yang berbasis skill dan siap pakai ilmu terapan, mentality, dimana anak-anak Mentawai mempunyai mentality pantang menyerah dan bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita mulia.

 

Kegiatan ini di hadiri oleh FORKOPIMDA , Para Asisten, Para Kepala OPD, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat. Kegiatan Forum Diskusi Publik ini di tutup dengan penandatanganan berita kesepakatan yang berisi tentang menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2025 yang telah di selaraskan dengan prioritas Pemerintah Provinsi dan Nasional {Md}.