.jpg)
Penyampaian pandangan umum fraksi
dimulai dari juru bicara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Julius.
Pandangan umum fraksi PDIP diantaranya, mengapresiasi atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketiga kali tahun 2019, meminta realisasi jenis belanja yang dialokasikan memberikan dampak percepatan pembangunan daerah, memaksimalkan PAD agar mencapai 80%, lebih selektif dan menggunakan skala prioritas belanja barang dan belanja modal, berpihak pada pemanfaatan langsung masyarakat, pembangunan bidang kesehatan, pendidikan. Agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal, mobiler, perangkat, dan SDM harus lebih memadai.
Kemudian, dilanjutkan pembacaan pandangan fraksi Partai Nasdem oleh juru bicara Bruno Guimek diantaranya,
penyediaan air baku dan air bersih lebih dimaksimalkan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, akses sanitasi layak diarahkan pada daerah yang ekonominya lemah dan rawan penyakit, pada sektor pendidikan meningkatkan mobiler dan ruang kelas.
Meningkatkan layanan kesehatan yang saat ini masih ada masyarakat pelosok yang tidak memiliki BPJS, kalaupun ada sudah tidak aktif lagi.
Adanya bantuan stimulus perumahan bagi masyarakat ekonomi rendah, peningkatan konektivitas wilayah, mewujudkan swasembada pangan, perencanaan matang budidaya kepiting, industri bambu, budidaya ikan kerapu, dan industri sagu, evaluasi kawasan ekonomi khusus dan destinasi wisata, pengembangan kawasan pedesaan, dan mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat dalam hal akses dan pendekatan pelayanan.
Selanjutnya, pandangan umum fraksi gabungan 3GP dibacakan oleh Salimi diantaranya, apresiasi capaian Pemerintah daerah tahun 2019, meminta meningkatkan akses sanitasi, mengakomodir akses jalan menuju TPA di dusun Berkat Desa Tuapeijat, pembangunan TPS di desa Sidomakmur Sipora Utara, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pengerjaan kegiatan bagi perusahaan menang tender dan menyelesaikannya sesuai kontrak, relokasi SDN-01 Sioban, mengevaluasi akses destinasi wisata Madobag, Muntei, Mapaddegat, Katiet
(3M1K), Pokok-pokok pikiran DPRD yang belum terealisasi tahun anggaran 2020 agar dianggarkan tahun 2021, peningkatan sektor pertanian, pengembangan 43 desa menjadi produktif, bercirikhas dan maju, mempertahankan nilai budaya pada sektor pariwisata, SDM terampil, berbudaya, dan ramah pada pelayanan publik.
Terakhir pembacaan pandangan umum fraksi Musara Kasimaeru oleh juru bicara Stefanus, diantaranya, pembangunan embung diprioritaskan pada 4 lokasi yaitu di Tuapejat, Muara Sikabaluan, Muara Siberut, Km.37, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), pembangunan MCK diprioritaskan di Siberut Barat Daya Desa Pasakiat Taileleu dan Pagai Utara Desa Silabu, kelanjutan pembangunan akses jalan menuju TPA Berkat dan TPS 3R di Sipora utara, bantuan stimulus perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, konektivitas wilayah, peningkatan sarana prasarana ekonomi masyarakat dan pengelolaan pertanian, pengembangan kawasan pedesaan, penataan pariwisata, serta inovasi dan pelayanan publik.
Adapun rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap LKPJ APBD 2019 dinyatakan quorum, diikuti oleh 15 DPRD Mentawai, Sekretaris daerah, Sekretaris dewan, para Asisten, Staf ahli, dan sejumlah pimpinan SKPD.
(KS)
