Our social:
Photobucket
Loading...
LPPL Radio Sasaraina Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat │Media Informasi dan Edukasi Masyarakat Mentawai │Jl. Raya Tuapeijat KM.2 Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai │Interaktif +62 82390747044 │Whatsapp +628116642768 │e-mail : sasarainaradiofm@gmail.com │website : www.sasarainafm.com │Matikan player audio streaming disamping, bila Anda ingin mendengar dan melihat live video streaming │

Tekan Angka Kemiskinan. Ini Yang Dilakukan Pemkab Mentawai

Kepala DSP3A  Mentawai, Nicolaus Sorot Ogok

SASARAINAFM.COM | TUAPEIJAT-Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih masuk dalam kategori cukup tinggi.

Menangani hal itu Pemerintah daerah setempat terus melakukan upaya berbagai cara agar daerah dengan julukan " bumi Sikerei" itu bisa menurunkan angka kemiskinan dan segera terlepas dari daerah 3 T.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kepulauan Mentawai, Nicolaus Sorot Ogok mengatakan tingkat kemiskinan di Mentawai sesuai data 2015 terpaut di angka 78 persen hingga saat ini meski menurutnya data tersebut masih akan berubah.

“Data itu sebenarnya sudah lama, namun masih bisa berkurang atau malah bertambah. Dia berkurang kalau data di lapangan itu misalnya ada masyarakat yang sudah meninggal dunia, menjadi perangkat Desa, atau bahkan menjadi Anggota Legislatif, tentu ini akan kita keluarkan dari data penduduk  miskin, kemudian kalau bertambah itu adanya penambahan penduduk atau data yang berubah akibat belum terdaftarnya masyarakat kita di data,” kata Nicolaus saat ditemui diruang kerjanya, Kamis, (5/3)

Kemudian untuk proses pendataan sendiri kata Nicolaus dilakukan oleh petugas pendaping DSP3A di berbagai Kecamatan bersama Pemerintah Desa yang nantinya melakukan pendataan dengan kategori atau tingkat kemiskinannya masing-masing masyarakat, misalnya masyarakat yang benar-benar tidak mampu, ataupun  masyarakat tingkat kemiskinannya menengah.

“Banyak dari masyarakat, Dusun dan Desa mengeluh tentang data-data masyarakat terutama saat penerimaan bantuan sosial,  dimana data tersebut ada yang ganda, bahkan masih adanya data orang yang sudah meninggal, artinya itulah kondisi data kita selama ini, nah untuk kedepan data-data ini kita perbaiki, sehingga data kita ini menjadi akurat, sehingga kita melakukan pertemuan dengan pihak Desa dan juga petugas kita untuk melakukan kerjasama,"  katanya.

Lebih lanjut Nocolaus menyampaikan bahwa selama ini masih kurangnya kerjasama antara  pihak Desa, Camat dan juga Dinas, sehingga data-data tentang kemiskinan di Kepulauan Mentawai kurang akurat, sehingga pihak terkait melakukan pertemuan guna menyatukan persepsi, terutama di tingkat Desa untuk melakukan musyawarah bersama.

“Musyawarah Desa itu perlu dilakukan membahas masyarakat yang masuk data dan keluar dari data kemiskinan, misalnya yang meninggal dunia atau tingkat ekonominya sudah naik tentu perlu di keluarkan dari data kemiskinan, karena di Dusun dan Desa itu kan sudah hafal masyarakatnya, mana yang lebih parah misalnya,itulah yang dimusyawarahkan, jadi selama ini itu yang belum berjalan,” jelasnya.

Kemudian salah satu yang menyebabkan Mentawai masih masuk  ketegori kurang mampu, menurut Nicolaus adalah pola pikir yang masih kurang, kemudian daya juang dalam meningkatkan taraf hidup keluarga masing-masing masyarakat Mentawai.
“kita orang Mentawai sebenarnya yang miskin itu pola pikir dan daya juang, sehingga berdampak pada ekonomi, mungkin karena kita dimanjakan dengan alam sehingga muncul pemikiran tanpa berjuangpun kita masih hidup yang penting ada makan dari alam dan sebagainya, tapi setelah kita berbicara mengenai pendidikan dan sekolah anak, dan kebutuhan lain ternyata perlu biaya, disitulah kurangnya kita,” katanya.

Ia menyebutkan, meski masyarakat memiliki lahan pertanian luas namun tidak terkelola dengan baik maka sama halnya daya juang untuk keluar dari tingkat kemiskinan tidak ada, termasuk masih adanya masyarakat Mentawai yang menika di usia dini.

“Masyarakat kita masih ada yang menikah di usia dini, dengan demikian anak-anak atau generasi yang dilahirkan juga adalah generasi yang tidak mampu, dari sini juga dia muncul soal pola pikir itu sendiri,” jelas Nicolaus.

Saat ini pihak Pemerintah masih memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos, kemudian Sembako (Baras, telur, buah-buahan dan sayuran) non tunai juga dari Pemerintah pusat.

Untuk mengentaskan masyarakat Kepulauan Mentawai dari kemiskinan kata Nicolaus perlu dilakukannya pemberdayaan serta kewirausahaan kepada masyarakat sebagai langkah mengurangi meningkatkan mutuh ekonomi masyarakat.

“Untuk mengentaskan masalah kemiskinan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh staff dari Kementerian Sosial (Kemesos), bahwa perlu pemberdayaan, kewirausahaan, arahnya kesana supaya dia berkelanjutan, kalau bantuan ini kan sifatnya sementara, nah ketika kita memberikan bantuan ada program yang berkelanjutan, sehingga setelah habis bantuan ini dia sudah ada kehidupannya,” kata Nicolaus.

Menurutnya yang menyangkut kewirausahan harus sesuai dengan kemampuan masyarakat, seperti perbengkelan, kerajinan lokal, budidaya ikan atau ternak, termasuk produksi-produksi, termasuk memberikan pelatihan kepada anak-anak putus sekolah.

“Untuk usaha kita sesuai dengan tupoksi kita tentu memberikan bantuan-bantuan saja, tapi kita dari daerah belum ada yang bisa kita lakukan secara maksimal, cuma yang sekarang ini yang kita fasilitasi adalah program Kementerian seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Penerima bantuan Iuran (PBI) yang ada sama kita tapi sharing dengan pihak Provinsi,” kata Nicolaus. (Str)