![]() |
Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake |
SASARAINAFM.COM,
TUAPEJAT- Wakil Bupati Kepulauan
Mentawai, Kortanius Sabeleake meminta aparatur yang ditempatkan pada dinas
komunikasi dan informatika (Kominfo) harus memiliki integritas dan intelektul
yang baik. Pasalnya saat ini di seluruh Indonesia, termasuk Pemkab Mentawai
wajib melaksanakan penerapan pengolahan data Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)..
“
saya katakan Kominfo adalah sumber informasi, kedepan itu harus ada kantor
representatif, harus ada sarana yang lebih representatif, dan juga harus ada
orang yang punya integritas yang baik, intelektual yang baik, karena sebagai
pengelola data ada yang dikawal disitu, karena data ini ada yang bisa kita
transparan dan ada juga tidak,” Kata Kortanius di Tuapejat, Kamis, (4/4).
SPBE
yang saat ini dikembangkan pemerintah pusat, kata Kortanius, kedepan diharapkan
memaksimalkan sistem kerja di Pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dengan
tujuan laporan dalam bentuk data bisa dikirim langsung dengan pimpinan daerah
atau pusat secara cepat tanpa menunggu waktu lama.
“SPBE
kita sangat rendah, baru 1,6 padahal standar SPBE yang baik itu 2,6, maka
target kita tahun depan harus sampai disitu, kalau sudah diisi tower-tower BTS
kita yang bisa internetan, sehingga kita meminta laporan pertanggung jawaban,
laporan evaluasi bisa kita lakukan dengan ITE, jadi kita tidak terlalu banyak
menghabiskan uang,” kata Korta..
Dengan
demikian adanya SPBE ini, akan menyangkut dengan ITE serta teknologi yang
lebih, maka membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan
dibidang tersebut, untuk Pemerintah Daerah Mentawai perlu meningkatkan SDM
terkait SPBE yang nantinya menjadi jembatan tercanggih di bidang Pemerintahan
daerah ke Pemerintah pusat.
Sementara
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Mentawai, Benny Sinaga
menyampaikan hal yang sama terkait pengembangan SPBE di Mentawai, dimana
pemerintah pusat mengajak Pemerintah daerah agar sistem ini bisa terwujud.
“
SPBE ini ada konsep Government to Government, kemudian Government to Business,
seperti e-perizinan, dan sebagainya,” ungkap Benny
Dengan
adanya sistem SPBE itu kata Benny, maka perkembangan pembangunan daerah
bisa diketahui oleh masyarakat banyak, kemudian bagaimana hal itu bisa diterima
masyarakat, maka dibuat konsep agar bisa cepat diterima masyarakat. (Suntoro)