Update Real Count Pilpres 219

Photobucket
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Pasangan Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019. Dengan jumlah suara sah 85.607.362 suara. Sedangkan jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). KPU menyebut jumlah suara sah nasional 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional. Pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut 01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Kemudian Jokowi-Ma'ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.  Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Selasa, 12 Maret 2019

Kakanwil Hukum dan Ham Imigrasi Sumatera Barat, Ajub Suratman saat memberikan pemamaran di Tuapejat

SASARAINAFM.COM, TUAPEJAT- Kakanwil Hukum dan Ham Imigrasi Sumatera Barat, Ajub Suratman mengatakan, peran Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) sangat penting dalam membantu mengawasi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan warga negara asing di lapangan..

Hal itu dikatakannya saat dimintai keterangan usai rapat koordinasi bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda dan pihak terkait lainnya di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Aula Bundo Guest House Selasa, (12/3).

"kita perlu waspada dan melakukan pengawasan tanpa mengganggu ketenangan WNA yang datang di daerah kita ini. Jadi, Timpora, perannya harus diperkuat dan pengawasan dilakukan secara ketat untuk memantau pergerakan WNA" katanya.

Ajun menyebutkan, wilayah Kepulauan Mentawai merupakan daerah wisata yang sangat diminati WNA. Bukan tidak mungkin WNA akan memanfaatkan kesempatan untuk membuat hal yang tidak  diinginkan. 

Ia berharap kedepan perlu setiap wilayah di Kepulauan Mentawai khususnya di pusat ibu kota Kabupaten Mentawai  memiliki Posko dan Tim  Pora, agar pengawasan lebih maksimal.
Ia menjelaskan, pelanggaran keimigrasian masih sering terjadi di tanah air.

Menurutnya, pengawasan orang asing tidak hanya menjadi tugas Imigrasi, semua pihak berperan dalam pengawasan orang asing. Jika ditemukan ada WNA yang menjadi tenaga kerja, maka Dinas yang mengurusi ketenaga-kerjaan perlu melakukan pendataan dan pengawasan.

 "Ini peran semua pihak, tidak hanya Imigrasi. Jika ditemukan kasus penyalah-gunaan izin kerja misalnya, harusnya Dinas Tenaga Kerja ikut mengawasi, kalau ada yang menyalahi aturan, ya dilaporkan saja" tegasnya..

Ia juga berharap semua pihak  ikut berperan seperti pemerintah daerah, Kepolisian, TNI dan masyarakat  dapat melaporkan jika menemukan adanya aktivitas warga negara asing di sekitar lingkungannya.

Lanjutnya, pengawasan terhadap orang asing penting, mengingat kebijakan pemerintah yang telah memberlakukan bebas visa bagi wisatawan asing untuk mendorong sektor pariwisata dengan waktu selama 30 hari. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka WNA bersangkutan dikenakan denda dan dari hasil denda tersebut disetor ke kas negara.

"pemerintah kita kan sudah memberlakukan bebas visa khusus pelancong, namun ini tetap membutuhkan pengawasan oleh para pihak terkait, jika menyalahi aturan, harus ditindak" pungkasnya. (Nbl)

0 komentar:

Posting Komentar

Photobucket

Radio Visual

SIARAN SUARA NUSANTARA LPPL RADIO INDONESIA