Update Real Count Pilpres 219

Photobucket
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Pasangan Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019. Dengan jumlah suara sah 85.607.362 suara. Sedangkan jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). KPU menyebut jumlah suara sah nasional 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional. Pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut 01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Kemudian Jokowi-Ma'ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.  Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Senin, 21 Januari 2019


SASARAINAFM.COM, TUAPEJAT_ Meski   desa  lain di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun di Desa Tuapejat yang justru berada di pusat ibu kota Kabupaten belum membentuk Bumdes.

Kepala Desa Tuapejat Pusuibiat T. Oinan saat ditemui di ruangan kerjanya Selasa,  (22/1/2019) mengatakan, sejauh ini pihaknya masih memiliki persoalan mendasar yang menjadi kendala di lapangan dan harus dicarikan solusi, yakni sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola BUMDes itu sendiri.

Menurutnya,  pihaknya masih kesulitan mencari SDM yang betul-betul siap mengelola BUMDes ketika sudah terbentuk..

“kita masih susah untuk mencari siapa nantinya yang  mampu mengelola BUMDes ketika sudah terbentuk. Kita tidak bisa asal pilih. Kita butuh orang yang benar-benar mampu” tuturnya.
Dia merasa khawatir, jika pengelolaan BUMDes diserahkan kepada bukan ahlinya, yang akan terjadi bukan berkembang, tapi sebaliknya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebagai lembaga sosial maka segala aktivitas BUMDes harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan sosial. Dengan demikian, masyarakat berhak mendapatkan akses dan manfaat dari BUMDes yang didirikan.

Sedangkan dalam posisi sebagai lembaga usaha komersil, BUMDes dapat membangun berbagai jenis usaha yang dikelola dengan manajerial profesional, akuntabel dan transparan. Melalui kegiatan-kegiatan yang diusahakan oleh BUMDes menjadi pendapatan bagi desa..

Ia menambahkan, BUMDes sebagai lembaga yang memiliki dua fungsi (sosial-ekonomi), maka dibutuhkan sosok figur yang kuat, memiliki kapasitas, mampu memotivasi tim kerja, berkepribadian baik, bermental kuat dan berjiwa entrepreneur dalam mengelolan BUMDes. Meskipun demikian, pengurus BUMDes tidak harus sarjana.

"tidak perlu sarjana, yang jelas pengelola Bumdes itu harus  berjiwa entrepreneur. Karena biasanya yang berjiwa entrepreneur lebih cepat dalam membaca peluang usaha-usaha yang inovatif dan kreatif. Supaya ikhtiar untuk BUMDes yang berdaya dapat terwujud" pungkasnya. (Nbl).

0 komentar:

Posting Komentar

Photobucket

Radio Visual

SIARAN SUARA NUSANTARA LPPL RADIO INDONESIA