Lintas Berita Asosiasi LPPL Sumbar

Kamis, 13 Desember 2018



Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake didampingi Kabg Hukum Pemkab.Mentawai Serieli BW berfoto setelah menrima penghargaan
SASARAINAFM.COM, TUAPEJAT- Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Mentawai terima penghargaan dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenham RI), dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) HAM 2018 ke 70 tahun.

Penghargaan tersebut diterima  Wakil Bupati kabupaten Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake di Jakarta pada Selasa 11 Desember 2018.

Penerimaan penghargaan tersebut merupakan penilaian terkait HAM serta berbagai pembangunan yang dilakukan oleh seluruh Kabupaten/Kota atau daerah di Indonesia.

“Seluruh daerah itu ada beberapa penilaian yang dilakukan, pertama atas kegiatan Pemerintah yang mencolok tentang hak – hak melayani, hak – hak dasar masyarakat, jadi ada beberapa yang mau dinilai seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya,” kata Kortanius saat dihubungi melalui via telphone pada Rabu (12/12) kepada wartawan.

Lebih lanjut ia katakan, bahwa ada beberapa nilai yang tinggi seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan mencapai 90-an,  namun untuk perumahan dan air bersih masih standar nilainya.

Ia menambahkan tingginya nilai pendidikan karena adanya pembangunan sekolah – sekolah SMP, ataupun Sekolah Dasar, dan berupaya melakukan pengontrakan Guru – Guru demi adanya layanan di masyarakat.

“Kita kan tidak tahu bahwa semua itu dinilai, ternyata laporan – laporan kita ke Pemerintah pusat itu dinilai, termasuk kesehatan itu juga dinilai bagaimana kita membangun sampai ratusan Pustu, kemudian menempatkan tenaga – tenaga kesehatan di kampung – kampung, ternyata ini dinilai, ini kan memberikan kontribusi dalam rangka dalam pelayanan  masyarakat, jadi itu yang kita dapatkan penghargaan itu,” lanjut Kortanius.

Meski bukan satu – satunya daerah yang  menerima penghargaan, tetapi Mentawai masuk salah kategori penerima Penghargaan dari berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia.

“Termasuk juga yang dinilai adalah toleransi, dimana tingkat toleransi juga di msayarakat cukup tinggi, menjadi evaluasi kita lah ada beberapa penilaian sehingga kita bisa introspeksi diri Pemerintah juga masyarakat,” ujarnya.

Kortanius juga berharap, baik Pemerintah maupun masyarakat bisa melihat bahwa semua ini merupakan kebutuhan bersama, untuk itu pemerintah harus bisa melihat dan menempatkan betul apa layanan dasar masyarakat.

“Jadi tidak sekedar kegiatan, tidak sekedar menghabiskan uang, ini bentuk layanan dasar masyarakat. Kepada masyarakat juga pada saat kita melakukan layanan masyarakat diperlukan dukungannya juga dari masyarakat, karena ada beberapa hal saat kita melakukan layanan seperti, air, listrik, layanan, pembangunan jalan, tetapi masyarakat kan ada yang tidak mendukung, memalang dan macam – macam, nah ini juga perlu dukungan dari masyarakat, kerja sama masyarakat, bahwa itu adalah untuk masyarakat,” pungkasnya. (Suntoro)

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

PERISTIWA

PEMBANGUNAN

KESEHATAN

SOSOK