Update Real Count Pilpres 219

Photobucket
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Pasangan Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019. Dengan jumlah suara sah 85.607.362 suara. Sedangkan jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). KPU menyebut jumlah suara sah nasional 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional. Pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut 01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Kemudian Jokowi-Ma'ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.  Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Senin, 10 Desember 2018

Ilustrasi : Pengawasan barang dan harga oleh dinas perindagkop

SASARAINAFM.COM, TUAPEJAT - Sejak ditetapkannya peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi terhadap kegiatan pengawasan harga dan peredaran barang di pasar sejak 2016 lalu, Pemerintah Daerah, khususnya pada dinas Perindagkop mengalami hambatan dan menjadi dilematis, "kita sekarang melaksanakan tugas sangat dilematis, karena dalam pengawasan barang dan harga sudah kewenangan pemprov Sumbar" kata kepala dinas Perindagkop Mentawai Elisa Siriparang saat dimintai keterangan di ruang kerjanya Selasa, (11/12)

Menurutnya, dengan kondisi geografis Kepulauan Mentawai yang terpisah-pisah tidak mungkin pengawasan barang itu bisa dilakukan oleh pemprov secara efektif..

"melihat kondisi Mentawai seperti ini tidak mungkin pengawasan itu bisa dilakukan pemprov secara rutin. Pengawasan itu tidak akan efektif hingga ke daerah pelosok" tuturnya.   

Lebih lanjut Elisa mengatakan, dengan tidak rutinnya  pengawasan dilakukan, sehingga  di lapangan masih banyak ditemukan peredaran barang yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan pemerintah..

Ia berharap kedepan Pemprov Sumbar harus melakukan pengawasan minimal tiga kali dalam setahun agar hak-hak konsumen tetap terlindungi dan masyarakat terhindar dari membeli barang yang tidak sesuai standar atau mengonsumsi makanan dan minuman yang telah kadaluarsa.

“perlindungan konsumen harus menjadi perhatian utama dan penting. Jadi kita harapkan pengawasan itu minimalnya bisa dilakukan tiga kali setahun” harapnya.

Seperti diketahui  konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota yang telah ditetapkan Pemerintah sejak tahun 2016.(Nbl)

0 komentar:

Posting Komentar

Photobucket

Radio Visual

SIARAN SUARA NUSANTARA LPPL RADIO INDONESIA