SASARAINAFM.COM.TUAPEJAT_ Selain mengalami kesulitan akses,
pelaksanaan pelayanan program Keluarga Berencana (KB) juga
terkendala dengan minimnya dukungan
anggaran dari Pemkab Mentawai. Minimnya
dukungan anggaran layanan KB sendiri diakibatkan dengan kondisi keuangan daerah Mentawai saat ini mengalami
defisit.
Hal itu dikatakan Kepala DPMDP2KB Mentawai Ridwan Siritubui
saat diminta keterangan Kamis, (15/11/2018).
"sebenarnya Pemkab bukan tidak mampu mendanai kegiatan
kita ini, cuma saja kita juga mengerti karena keuangan daerah kita saat ini
sulit" katanya.
Meski keuangan daerah Pemkab Mentawai tidak memadai, namun
dirinya tetap akan berkomitmen layanan program KB di Mentawai bisa tercapai maksimal dengan mengajukan permohonan penambahan dana
alokasi khusus (DAK) dari pusat.
"kita harus meyakinkan pusat, disamping keuangan daerah
kita sulit, maka kita akan usulkan agar DAK kita lebih banyak" ujarnya. .
Lebih lanjut Ridwan menuturkan, dengan komitmen tinggi agar
pelaksanaan program KB di Bumi Sikerei tahun 2019 bisa tercapai maksimal,
pihaknya mampu meyakinkan pusat dan mendapatkan DAK sebesar 1.1 miliar dari 1.5
miliar yang diusulkan.
" kita usulkan 1.5 miliar dan disetujui 1.1 miliar
untuk tahun 2019" terangnya.
DAK, kata Ridwan merupakan dana yang dialokasikan kepada
daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah.
Seperti diketahui,
sejak tahun 2016, DAK yang semula
diprioritaskan hanya untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana fisik, juga dialokasikan untuk
Bantuan Operasional Keluarga Berencana
dengan total anggaran yang cukup besar.
DAK merupakan bentuk
dukungan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus dalam rangka
penguatan penggerakan dan jaminan ketersediaan kontrasepsi di setiap fasilitas
pelayanan kesehatan serta terlaksananya pelayanan KB di lapangan.
Ia berharap penggunaan DAK tersebut bisa dimanfaatkan secara
maksimal untuk program KB, peningkatan sarana dan pelayanan. (Nbl)
