Update Real Count Pilpres 219

Photobucket
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Pasangan Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019. Dengan jumlah suara sah 85.607.362 suara. Sedangkan jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). KPU menyebut jumlah suara sah nasional 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional. Pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut 01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Kemudian Jokowi-Ma'ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.  Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Rabu, 12 September 2018


SASARAINAFM.COM, TUAPEJAT- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai mengharapkan ajang pesta demokrasi pemilu presiden dan pemilu legislatif yang bakal digelar pada April 2019 mendatang dapat berjalan dengan damai, jujur, tertib dan tanpa adanya fitnah.

Hal itu dikatakan komisioner KPU Mentawai Iswanto JA pada acara Rakor Penyusunan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang digelar  di aula pertemuan Hotel Jelita Km. 0 Tuapejat Kamis (13/09).

“kita berharap pada pemilihan Umum baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legeslatif  di tahun 2019 berjalan Damai, Aman, Tertib, Jujur, dan Tanpa ada bahasa Fitnah, harus sesuai dengan aturan, begitu juga kampanye dalam penyampaian Visi misi, yang disampaikan kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis harus bersifat sopan tertib mendidik, Bijak dan beradab tidak provokatif, “ ungkap Iswanto..

Lanjut Iswanto, Pemilihan umum 2019 diselenggarakan serentak  di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam kampanye Presiden dan Wakil Presiden, kampanye anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota harus mengacu pada aturan PKPU NO. 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum.

Dalam rapat koordinasi KPU juga menekankan kepada seluruh partai politik terkait pemasangan  dan larangan atribut atau  APK sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat. Diantaranya disebutkan untuk ukuran baliho yaitu  4 x 7 m, ukuran spanduk 1,5 x 7m, dan umbul-umbul 1,15 x 7m. 

Kemudian untuk pemasangan APK  yang telah diatur, diantaranya APK dilarang dipasang pada tempat-tempat ibadah, lokasi atau tempat pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas dan area fasilitas kesehatan lainnya. Apk juga dilarang ditempatkan pada sarana dan fasilitas gedung milik pemerintah, termasuk juga  gedung sekolah..

Begitu juga  untuk penyebaran bahan kampanye lainya dalam bentuk stiker, kalender poster dan pakaian, dilarang menempelkan APK itu pada tempat ibadah termasuk halaman, tempat pelayanan kesehatan, gedung fasilitas pemerintah, jalan protokoler, dan taman pepohonan atau taman kota.

Pengawasan pemasangan APK nantinya akan dilakukan oleh Banwaslu dan Pol.PP untuk menertibkan atribut kampanye.

Rapat koordinasi yang dibuka langsung Sekretaris Daerah Martinus D itu juga membahas berbagai hal tentang rencana pelaksanaan kampanye dengan berbagai regulasinya. Ikut hadir pada rapat itu antara lain ketua KPU Mentawai Eki Butman, para komisioner KPU Mentawai, dan juga hadir sejumlah tokoh partai politik peserta pemilu legistlatif 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (SS)

0 komentar:

Posting Komentar

Photobucket

Radio Visual

SIARAN SUARA NUSANTARA LPPL RADIO INDONESIA