Update Real Count Pilpres 219

Photobucket
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Pasangan Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019. Dengan jumlah suara sah 85.607.362 suara. Sedangkan jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). KPU menyebut jumlah suara sah nasional 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional. Pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut 01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Kemudian Jokowi-Ma'ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.  Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Kamis, 13 September 2018


SASARAINAFM.COM, TUAPEJAT -  Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet serahkan SK 100 persen kepada 79 Pegawai Negeri Sipil (PNS), bagi tenaga Pendidikan dan tenaga Kesehatan tahun 2018 di Aula Bupati Km 5, Kecamatan Sipora Utara.

Penyerahan SK 100 persen merupakan PNS yang telah lulus seleksi pelatihan pra Jabatan bagi tenaga pendidikan dan Kesehatan yang mengabdi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di wilayah Sumatera Barat, khususnya Kepulauan Mentawai..

Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Perintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian yang seraih tugas.

“Kalau Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai ASN”. Katanya di selah acara penyerahan SK 100 persen, pada Kamis (13/9).

Ia juga menyebutkan bahwa CPNS yang  diangkat menjadi PNS atau ASN adalah Pegawai Pemerintahan, bukan pegawai swasta, maksudnya bahwa semua pegawai tunduk dengan aturan pemerintah.

Yudas berharap pegawai yang sudah mendapat SK 100 persen bisa menghargai Pemerintah, baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) tempatnya mengabdi.

“Hargai artinnya bukan berarti harus cari muka, tidak, hargai maksudnya ikut terlibat, didalam konteks Peenerintah. Kalau ditempat mereka (PNS) bertugas ada Kepala Desa ada sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakan, silakan dibantu, jangan justru menyalahkan, saling tuding, karena PNS adalah Pegawai Pemerintah, Kepala Desa juga Pemerintah, Sekretaris Desa juga Pemerintah”. Lanjutnya..

Kemudian tentang perjanjian kerja, menurut Yudas perjanjian kerja terkait PNS yang suka pindah - pindah tugas, sesuai dengan aturan perjanjian PNS bisa pindah tugas apabila sudah mengabdi selama 15 tahun, namun kalau untuk pindah di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan dipelajari lebih lanjut, tetapi untuk pindah ke kampung halamannya bagi pendatang atau di luar Mentawai, harus mengabdi selama 15 baru bisa pindah.

Dia berharap setelah penyerahan SK 100 persen tidak ada yang mengajukan pindah tugas sebelum 15 tahun masa pengabdian di wilayah Kepulauan Mentawai.

SK yang diserahkan kepada PNS terdiri dari 33 tenaga Kesehatan dan 46 tenaga Pendidikan.(Suntoro)

0 komentar:

Posting Komentar

Photobucket

Radio Visual

SIARAN SUARA NUSANTARA LPPL RADIO INDONESIA