bannerwebsasarainaedit

Iklan

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Kamis, 26 November 2020, November 26, 2020 WIB Last Updated 2020-11-25T17:06:51Z

Talkshow Musaraina bersama Kejari Mentawai, dengan tema  

SASARAINATV │TUAPEJAT -
Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (“PKRI 15/2020”), yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, koran, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan  pembalasan.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mentawai, Hendrio Suherman pada porgram Talkshows Musaraina yang digelar Radio Sasaraina FM mengatakan Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasakan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana , dan biaya ringan. Penutupan demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal, Terdakwa meninggal dunia, kedaluwarsa penuntutan pidana, Nebis in idem, Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali, atauTelah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Hendrio menjelaskan,  Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan, Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana, Tingkat ketercelaan, Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, Cost and benefit penanganan perkara, Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Sementara Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat-syarat Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban, Mengganti kerugian Korban, Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Hendrio juga menegaskan, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara,  Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan, Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, Tindak pidana narkotika, Tindak pidana lingkungan hidup; danTindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Lebih lanjut dijelaskan, Apabila upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, selanjutnya Penuntut Umum akan membuat laporan yang menyatakan upaya perdamaian diterima dan diberikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan sampai ke Kepala Kejaksaan Tinggi. Namun, apabila upaya perdamaian ditolak maka Penuntut Umum, Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara, Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya, dan  Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

 

Video Selengkapnya :

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Terkini

Topik Populer

iklan2

bikin-website-iklan

Iklan