Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo saat menyerahkan plakat penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian
SASARAINAFM.COM │ JAKARTA – Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa penghargaan
yang diraih oleh Kemendagri untuk mendukung visi dan misi Presiden Joko Widodo
yaitu Good Government and Clean Governance. Sebab, birokrasi adalah tulang
punggung dalam sistem pemerintahan yang akan menentukan kemajuan suatu
bangsa/negara. Dalam konteks ini, layanan publik merupakan salah satu indikator
penting terjadinya birokrasi yang baik untuk menunjukkan adanya pemerintahan
yang bersih dan sistem pemerintahan yang baik.
Hal tersebut disampaikan Mendagri pada acara Penyerahan
Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, 5 Pemenang Outstanding
Achievement of Public Service Innovation 2020, Top 21 Inovasi Pelayanan Publik
Penanganan Covid-19, Pemenang Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Tahun 2020 di Gedung Tribrata Jl. Darmawangsa III No. 2, Jakarta, Rabu
(25/11/2020).
Mendagri menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Presiden
K.H. Ma’ruf Amin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo atas penghargaan yang telah diterima oleh
Kemendagri.
“Kepada Bapak Wapres dan Bapak Menpan RB, terimakasih dan
penghargaan yang tinggi kami sampaikan. Semoga niat baik serta upaya kerja
keras dari Kemenpan RB untuk membangun iklim layanan publik yang baik bagi
bangsa Indonesia ini dapat terus terwujud secara bertahap,” katanya.
Adapun dua penghargaan yang diraih Kemendagri meliputi: Pertama,
Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, dengan Judul Inovasi
i-Pop : Indonesia’s Population and Civil Registration (Peta Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Indonesia), kedua Pemenang Kompetisi Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Tahun 2020 kategori Pengelola dengan Pendorong Perubahan
Terbaik.
Menurutnya, untuk memperbaiki sistem birokrasi Indonesia, dengan
letak geografis yang luas, jumlah penduduk yang banyak, serta sistem
pemerintahan yang terdesentralisasi, dimana terjadi pembagian kekuasaan antara
pemerintah pusat dan daerah, merupakan hal yang tidak mudah. Oleh sebab itu,
acara yang dibuat oleh Kemenpan RB tersebut dikatakan sangat bermanfaat oleh
Mendagri untuk mendongkrak kreativitas dan inovasi dari pemerintahan pusat sampai
ke daerah.
“Acara yang diadakan oleh Bapak Menpan RB terasa sangat
bermanfaat untuk menimbulkan iklim yang kompetitif antara daerah, pemberian
penghargaan ini bukan lah sekedar ritual saja, tapi ini memberikan iklim
kompetitif daerah- daerah untuk berprestasi, karena tentu apalagi dengan
diliput media akan menimbulkan kebanggaan bagi penerima, dan juga bagi yang
belum menerima ini akan menimbulkan stimulasi untuk ikut juga melakukan
langkah-langkah terobosan kreatif di tengah berbagai kendala yang mungkin dihadapi
di setiap daerah,”ujarnya.
Namun, Mendagri juga tetap memberikan dorongan dan semangat
kepada Pemda yang belum menerima penghargaan untuk tidak berkecil hati. Ia
berharap ke depannya daerah tetap berusaha untuk melakukan terobosan-terobosan
yang baik bagi daerahnya.
“Kemudian tentunya kepada teman-daerah di daerah atau yang belum
berkesempatan menerima penghargaan jangan berkecil hati, mari diwaktu yang
berikut kita berprestasi supaya juga dapat diberikan penghargaan yang sama oleh
Pemerintah, khususnya Kemenpan RB, yang menangani langsung pelayanan publik”,
ujarnya.
Selain itu, Mendagri mengatakan terkait dengan acara serupa yang
dibuat oleh Kemendagri, dirinya akan memberikan penilaian dan reward kepada
daerah-daerah yang berinovasi menangani pandemi Covid-19. Penghargaan akan
berupa pemberian Dana Insentif Daerah (DID).
“Mudah-mudahan insentif daerah ini bisa memacu daerah-daerah
untuk berprestasi dan memperbaiki kinerja berinovasi,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang berbahagia itu selain dihadiri oleh Menteri
Dalam Negeri hadir secara langsung Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertanian,
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Lembaga
Administrasi Negara (LAN) RI, Ketua Ombudsman RI, Wakil Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (LHK) mewakili Menteri LHK, Gubernur Jawa Barat, Gubernur
Jawa Timur, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Gubernur Jawa Tengah,
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. (dio)