Pemda Mentawai Gelar Rakor Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Rakor Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Tuapejat

SASARAINAFM.COM | TUAPEJAT -  Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah menjadi lebih baik kedepan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar rapat koordinasi tentang anggaran, di Aula Bapedda selasa 31/01/2023.

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai Martinus Dahlan dalam sambutannya mengatakan Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, dan transparan. Pihaknya juga menghimbau agar semua OPD bisa lebih baik menjalankan kinerja dan pengelolaan keuangan.

‘’ saya berharap kepada setiap OPD supaya benar benar pengelolaan daerah harus sesuai, sejalan terutama membuat pelaporan keuangan yang harus kita pertanggungjawabkan bersama’’.Ujarnya.

Ia juga menambahkan kepada seluruh OPD agar memiliki inisiatif dan inovasi untuk memulai sesuatu dari hal-hal kecil, sehingga pada akhirnya membawa manfaat yang besar untuk mendukung pembangunan dan peningkatan PAD demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sementara itu turut mendampingi Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Rinaldi mengatakan sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah No.77 Tahun 2020 yang menjadi pedoman dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan diatur sedemikian lengkap mulai dari perencanaan, penganggaran,penatausahaan, pelaporan dan pengawasan.

Rinaldi berharap kepada semua OPD supaya mengikuti, memahami dan menindaklanjuti kebijakan tersebut demi kelancaran bagaimana kepala bidang tiap OPD  bisa di kendalikan oleh BPKSPD dalam hal memberikan pertanggungjawapan dalam kegiatan. 

Ia juga berharap kepada seluruh OPD supaya kedepannya, baik itu bendahara pengeluaran yang ada di OPD nya lebih intens berkomunikasi, meminta petunjuk atau arahan, saran dan masukan harus lebih ditingkatkan.

Harapannya kepada pengampu PAD supaya menjadikan hasil kajian ini sebagai dasar dalam menyusun strategi guna mengoptimalkan PAD pada instansi masing-masing dan optimalisasi PAD bertujuan untuk lebih memandirikan daerah pada kapasitas fiskal mengingat pendapatan daerah yang diperkirakan akan terus berkurang di masa yang akan datang.’’[Md]