.jpg)
 |
| Kapal antar Pulau bersandar di dermaga Tuapejat (Foto:humas) |
SASARAINAFM.COM I TUAPEJAT - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan mentawai, Tohap Martua Nababan, menargetkan bahwa Kapal antar Pulau Mentawai segera berlayar minggu depan setelah sempat tidak beroperasi selama tiga bulan lamanya.
Kapal tidak bisa berlayar dikarenakan kebijakan penggunaan Bahan Bakar Minyak subsidi, yang selama ini digunakan tidak diizinkan lagi oleh pengawas setempat.
Jadwal pelayanan tiap rute sekali seminggu dan sudah didaftarkan ke BPH Migas.
KM Simasin nantinya melayani rute Tuapejat ke Sioban, Pasapuat, dan Sikakap.
Kemudian, dari Tuapejat ke Siberut, Saibi, Sirilogui, hingga Sikabaluan.
Untuk Ke Betaet, Siberut Barat, belum dapat terlayani karena kondisi kapal Simasin kurang layak.
Sementara KM. Simatalu hanya melayani rute Tuapejat ke Mabukkuk.
Ia menerangkan, kapal antar pulau tidak bisa berlayar sejak Mei lalu, karena adanya pengawasan ketat penggunaan BBM. Oleh sebab itu, pihak Dinas perhubungan harus mendapatkan SK dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas melalui Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut, agar dapat menggunakan BBM jenis solar subsidi.
Dua kapal antar pulau Mentawai pada bulan juli lalu yang mendapatkan SK tersebut, yaitu Kapal KM. Simatalu dan KM. Simasin.
"Hingga saat ini belum dapat digunakan langsung karena masih dalam proses pengurusan terkait persyaratannya, dan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk PT. pertamina di teluk Kabung. Kuota BBM subsidi untuk kapal antar pulau dimasukkan ke sana, kemudian, transportir yang ditunjuk membawa dari Teluk Kabung hingga ke Tuapejat. Selain itu, dalam pengurusan berkas dan persyaratan lainnya,"paparnya di ruang kerjanya, Senin (8/8/2022).
Sebenarnya, kata Tohap, ada lima kapal antar pulau yang didaftarkan, namun ada yang belum memenuhi syarat karena ada surat-surat dan persyaratan lainnya yang belum terpenuhi menurut BPH Migas.
Ke depan, pihak Dinas Perhubungan akan mengurus agar semua kapal dapat menggunakan BBM subsidi karena termasuk daerah tertinggal.
"Kapal Nade tidak bisa karena dulunya merupakan kapal hibah, sehingga ada suratnya yang belum diserahkan ke kita.
Ada juga LCT. Katurai dan KM. Bakkat menuang dimana proses pendaftaran kapal melalui Direktur Perhubungan Darat karena dianggap kapal penyeberangan,"pungkasnya. (KS)
