Pemkab Mentawai Terus Pantau Aktifitas Penerbangan di Bandara Rokot

Pesawat Susi Air saat mendarat di Bandara Rokot Mentawai (foto:internet)

SASARAINAFM.COM | TUAPEIJAT - Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet mengatakan bahwa selain membatasi kedatangan penumpang melalui jalur laut, pihaknya juga memantau kedatangan pesawat di bandara Rokot, Kecamatan Sipora Selatan.

"Kita sudah menyurati Gubernur dan Gubernur melanjutkannya kepada otoritas bandara-bandara Indonesia," tutur Yudas saat teleconference pada platform Ijti Sumbar, Sabtu (11/4/2020).

Meskipun barang-barang cargo dan muatan barang diizinkan untuk tetap datang ke Kepulauan Mentawai, namun kedatangan para penumpang juga harus memenuhi protokol kesehatan.

"Jika ada penumpang yang datang
 melalui pesawat, kita koordinasikan apakah bisa. Kita sudah menyampaikan kepada otoritas bandara Rokot, jika tidak memenuhi protokol kesehatan dan  tidak ada koordinasi, maka penumpangnya kita tolak," tegasnya

Hal tersebut dikatakannya untuk menghindari adanya pasien positif Covid-19 mengingat terbatasnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis ahli, dan keterbatasan lainnya di Mentawai.

Beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang tidak dapat mudik ke Mentawai dan berada di perantauan, kata Yudas saat ini pihaknya sedang menunggu daftar namanya dan akan diberikan bantuan seperti sembako.

"Kita memfasilitasi pelajar yang tidak bisa mudik ke Mentawai. Misalnya beberapa yang kita suruh balik ke Padang jumat (10/4/2020) lalu melalui pesawat, datang dari daerah terjangkit parah yaitu Jakarta dan Semarang," ungkapnya.

Yudas menerangkan bahwa mahasiswa dan mahasiswi tersebut difasilitasi untuk dikarantina dulu di Padang sementara waktu hingga dinyatakan bebas Covid-19.

Kemudian, kepada mereka dilakukan rapid test berhubung fasilitas kesehatan lebih dekat dan memadai.

Selanjutnya, mengikuti imbauan Pemerintah RI  dan Pemprov Sumatera Barat, Yudas juga meminta kepada ASN, TNI/Polri, dan warganya untuk tidak mudik di tengah pandemi Covid-19.

"Sesuai arahan Presiden RI dan Gubernur Sumbar, jika ada oknum ASN dan TNI/Polri yang tetap mudik, maka akan ada sanksi administrasinya,"tukasnya. (KS)