Update Real Count Pilpres 219

Photobucket
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Pasangan Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019. Dengan jumlah suara sah 85.607.362 suara. Sedangkan jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). KPU menyebut jumlah suara sah nasional 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional. Pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut 01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Kemudian Jokowi-Ma'ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.  Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Rabu, 09 Januari 2019


SASARAINAFM.COM, TUAPEJAT_ Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai menitik beratkan Kegiatan operasional Penanganan sampah pada tahun 2019 ini dengan pagu dana Rp, 142.135.000.
Hingga saat ini proses pembuangan sampah masih di TPS SP-2 Sipora utara. Sementara proposal perencanaan pembangunan TPA di dusun Berkat, nantinya akan dibawa oleh Dinas Perumahan Permukiman Mentawai ke kementrian PUPR untuk pembangunan fisiknya yang menggunakan anggaran APBN.
 “Selain tugas Pokok pengolahan sampah, ada dua kegiatan lain yang mendesak yang harus kita lakukan tahun ini yaitu kegiatan Penyusunan dokumen daya dukung daya tampung lingkungan hidup dan Kegiatan memfasilitasi pelaksanaan verifikasi, validasi,  dan pemetaan wilayah hukum adat, “ujar Yusi Rio Kepala Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Mentawai di ruang kerjanya, rabu (09/01/2018)..
Lebih lanjut Rio menjelaskan bahwa kegiatan Pengkajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung revisi tata ruang di Bappeda. Jika tidak, revisi RT RW Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak dapat diproses ke tingkat provinsi. Adapun pagu dana kegiatan tersebut mencapai Rp, 285.427.500.
Daya dukung dan tampung lingkungan hidup tersebut Rio katakan akan melalui kajian lembaga akademis di Sumbar seperti dari UNAND,  UNP,  Muhammadiyah dan lainnya yang berwenang.
Sementara itu kegiatan memfasilitasi pelaksanaan verifikasi, validasi,  dan pemetaan wilayah hukum adat dilakukan dalam rangka mendukung program nasional presiden Joko widodo yakni program perhutanan sosial.
“Pemerintah akan memberikan sertifikat pada masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan adat, setelah mencek kebenaran sejarah,  asal usul, dan latar belakang suatu suku di wilayah tersebut, “kata Rio..
Tujuannya, agar masyarakat di wilayah hutan adat tersebut nantinya secara legal bebas memanfaatkan dan mengelola lahan   hutan serta mengolah hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, asalkan produktif.
Kegiatan ini mendapatkan pagu dana sebesar Rp, 188.999.900.
Selain kegiatan tersebut, Rio menambahkan bahwa pihaknya juga tetap memfasilitasi proses izin lingkungan seperti pembangunan cottage, resort, hotel, pengolahan kebun, dan lainnya dalam bentuk amdal,  UKL-UPL, ataupun SPPL sesuai peraturan gubernur.
“Mereka mempresentasikan melalui jasa konsultan. Kita hanya fasilitator menerbitkan izin lingkungan dari Bupati atas rekomendasi kepala dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, “katanya. (KS)

0 komentar:

Posting Komentar

Photobucket

Radio Visual

SIARAN SUARA NUSANTARA LPPL RADIO INDONESIA