Lintas Berita Asosiasi LPPL Sumbar

Rabu, 09 Januari 2019


SASARAINAFM.COM, TUAPEJAT_ Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai menitik beratkan Kegiatan operasional Penanganan sampah pada tahun 2019 ini dengan pagu dana Rp, 142.135.000.
Hingga saat ini proses pembuangan sampah masih di TPS SP-2 Sipora utara. Sementara proposal perencanaan pembangunan TPA di dusun Berkat, nantinya akan dibawa oleh Dinas Perumahan Permukiman Mentawai ke kementrian PUPR untuk pembangunan fisiknya yang menggunakan anggaran APBN.
 “Selain tugas Pokok pengolahan sampah, ada dua kegiatan lain yang mendesak yang harus kita lakukan tahun ini yaitu kegiatan Penyusunan dokumen daya dukung daya tampung lingkungan hidup dan Kegiatan memfasilitasi pelaksanaan verifikasi, validasi,  dan pemetaan wilayah hukum adat, “ujar Yusi Rio Kepala Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Mentawai di ruang kerjanya, rabu (09/01/2018)..
Lebih lanjut Rio menjelaskan bahwa kegiatan Pengkajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung revisi tata ruang di Bappeda. Jika tidak, revisi RT RW Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak dapat diproses ke tingkat provinsi. Adapun pagu dana kegiatan tersebut mencapai Rp, 285.427.500.
Daya dukung dan tampung lingkungan hidup tersebut Rio katakan akan melalui kajian lembaga akademis di Sumbar seperti dari UNAND,  UNP,  Muhammadiyah dan lainnya yang berwenang.
Sementara itu kegiatan memfasilitasi pelaksanaan verifikasi, validasi,  dan pemetaan wilayah hukum adat dilakukan dalam rangka mendukung program nasional presiden Joko widodo yakni program perhutanan sosial.
“Pemerintah akan memberikan sertifikat pada masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan adat, setelah mencek kebenaran sejarah,  asal usul, dan latar belakang suatu suku di wilayah tersebut, “kata Rio..
Tujuannya, agar masyarakat di wilayah hutan adat tersebut nantinya secara legal bebas memanfaatkan dan mengelola lahan   hutan serta mengolah hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, asalkan produktif.
Kegiatan ini mendapatkan pagu dana sebesar Rp, 188.999.900.
Selain kegiatan tersebut, Rio menambahkan bahwa pihaknya juga tetap memfasilitasi proses izin lingkungan seperti pembangunan cottage, resort, hotel, pengolahan kebun, dan lainnya dalam bentuk amdal,  UKL-UPL, ataupun SPPL sesuai peraturan gubernur.
“Mereka mempresentasikan melalui jasa konsultan. Kita hanya fasilitator menerbitkan izin lingkungan dari Bupati atas rekomendasi kepala dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, “katanya. (KS)

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

PERISTIWA

PEMBANGUNAN

KESEHATAN

SOSOK