Update Real Count Pilpres 219

Photobucket
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Pasangan Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019. Dengan jumlah suara sah 85.607.362 suara. Sedangkan jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). KPU menyebut jumlah suara sah nasional 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional. Pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut 01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Kemudian Jokowi-Ma'ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.  Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Rabu, 10 Oktober 2018


SASARAINAFM.COM, TUAPEJAT-  Anggota Komisi V DPR RI , Alex Indra Lukman mengujungi Kabupaten Kepulauan Mentawai Mentawai dalam rangka kunjungan kerja bersama rombongan yang juga bertepatan adanya kegiatan Dinas Pemberayaan Masyarakat, Desa dan Keluarga Berencana (DPMD2KB) Mentawai, tentang Bursa Inovasi Desa, pada Rabu (10/10), di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mentawai, Km 4, Sipora Utara.

Alex Indra Lukman menjelaskan bahwa sebelumnya anggaran yang dikenal hanya dua saja, yakni anggaran belanja pusat dan anggararan daerah, namun saat ini ada tiga jenis anggaran yang di keluarkan oleh Pemerintah pusat yaitu, APBN, APBD, dan Anggaran Dana Desa (ADD).

Menurutnya hitungan dana desa itu seluruh Indonesia, termasuk Mentawai mencapai Rp.800 juta hingga Rp.1 Miliar ditambah dengan APBD masing – masing Kabupaten, yang nilainya memang berfariasi. Tak hanya itu bahkan Mentawai bisa mencapai Rp.2 – 3 Miliar..

Dia menyampaikan, anggaran sebesar itu dikatakannya sangat luar biasa, artinya Mentawai sudah melaksanakan salah satu poin Nawa Cita membangun dari pinggiran, “dengan nilai anggaran sebesar itu maka kita di desa punya peluang, punya kreativitas, bisa berkreasi, hanya demikian yang kita harapkan 30 persen dari dana desa harus digunakan untuk pemberdayaan masyarakat”. ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, yang dibawa ke Mentawai merupakan inovasi yang sudah ada di desa lain, “Jadi yang kita bawa kesini inovasi yang sudah ada di desa lain lalu disini kita pamerkan untuk mencari kesesuaian, atau kecocokan apakah di desa – desa di Mentawai ini ada yang bisa meniru bahkan ada yang lebih mengembangkan lagi pola – pola yang sudah dilaksanakan di daerah lain”. kata Alex.

“Maka saya berpesan kepada kawan – kawan untuk bisa kemudian menggali potensi desa – desa yang ada di Mentawai mana yang cocok dengan desa – desa yang sudah berjalan dan berhasil melaksanakan inovasi tersebut, sehingga kita tidak lagi melakukan uji coba – uji coba”.lanjutnya..

Ia menghimbau agar desa jeli membaca aturan – aturan keuangan dengan membangun kerjasama atau komunikasi dengan Polsek setempat, penegak hukum atau  lainnya yang bersangkutan dengan anggaran sehingga tidak ada kesalahan – kesalahan dalam pengelolaan ADD.

Sementara Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake, menjelaskan bahwa penggunaan Anggaran Desa belum evektif, “ada yang sudah berjalan baik ada yang belum, tapi ini akan menjadi bagian pembelajaran kita untuk meningkatkan mekanisme kontrol pengawasan kita dari berbagai pihak, baik itu BPD, maupun dari Kecamatan”. Tuturnya.

Korta berharap kepada BPD dan pihak Kecamatan untuk mengawasi penggunaan keuangan sehingga masyarakat atau Pemerintah bisa melihat dampak signifikan terhadap anggaran. “seperti yang saya katakan bahwa inovasi itu bukan mebuat sesuatu yang belum nampak, namun bagaimana uang satu juta rupiah bisa bertambah, jadi itu tujuan kita dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal”. Tuturnya. (Suntoro)


0 komentar:

Posting Komentar

Photobucket

Radio Visual

SIARAN SUARA NUSANTARA LPPL RADIO INDONESIA