Update Real Count Pilpres 219

Photobucket
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Pasangan Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019. Dengan jumlah suara sah 85.607.362 suara. Sedangkan jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). KPU menyebut jumlah suara sah nasional 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional. Pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut 01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Kemudian Jokowi-Ma'ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.  Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Rabu, 10 Oktober 2018


SASARAINAFM.COM, TUAPEJAT — Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Kortanius Sabeleake meminta kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Camat untuk mengawasi pembangunan serta penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).

Hal itu ia katakan kepada wartawan usai acara pembukaan Program Inovasi Desa, pada Rabu (10/10) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) di Aula Kantor Bappeda Mentawai, yang dihadiri langsung oleh Anggota DPR RI Alex Indra Lukman, Unsur Forkopimda Mentawai, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Mentawai, Seluruh Kepala Desa, Pendamping Desa..

 "Program Inovasi Desa belum bisa kita katakan sudah efektif, tapi sebagian sudah ada yang berjalan dengan baik, namun ini kita jadikan pembelajaran, untuk itu kita akan tingkatkan mekanisme pengawasan terhadap pembangunan dan penggunaan anggaran di desa, terutama bagi BPD dan Camat," katanya

Ia menyebutkan sebagai pihak yang menjadi perpanjangan tangan kepala daerah, Camat harus benar-benar mengawasi penggunaan anggaran dana desa, sehingga pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di Desa..

Sementara itu dikatakannya inovasi desa bukan berarti selalu berkaitan dengan penggunaan anggaran yang besar, tetapi bagaimana menciptakan suatu kegiatan dengan biaya yang kecil dengan dampak yang besar.

"Kalau kepala desanya bisa melakukan inovasi dengan melibatkan masyarakat, misalnya melibatkan peran masyarakat melalui gotong-royong dan melakukan sesuatu dengan memaksimalkan dana yang ada, kemudian Kades nya jujur, transparan dengan anggaran pasti masyarakat Makmur, " paparnya. (Red)


0 komentar:

Posting Komentar

Photobucket

Radio Visual

SIARAN SUARA NUSANTARA LPPL RADIO INDONESIA