Buka Sosialisasi Satu Data Indonesia. Begini Harapan Bupati

Pemkab Mentawai Gelar Sosialisasi Satu Data Indonesia di Aula Bappeda Mentawai, Selasa (25/2-2025)

Paulinus mengatakan kebutuhan akan data sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi pembangunan serta data yang digunakan harus benar-benar data yang memenuhi prinsip data yang berkualitas. 

"  jadi sudah jelas, kalau kita berbicara soal pembangunan, berbicara program tentu kita harus berbicara data, kalau datanya tidak ada bagaimana kita bisa melanjutkan pembangunan dan kalau datanya tidak akurat juga programnya akan sia sia," ujar Paulinus Sabelp saat membuka acara sosialisasi satu data Indonesia yang digelar di aula Bappeda Mentawai di Tuapejat, Selasa (25/2-2025)

Dengan adanya kebijakan satu data Indonesia itu, kata Paulinus dapat mewujudkan pengambilan keputusan yang lebih tepat berbasis data valid serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien, sementara  disisi lain dengan diterapkanya satu data Indonesia di kepulauan Mentawai, maka diharapan Mentawai apat menuju tata kelola pemerintahan yang sehat, akuntabel, dan terbuka. 

" jadi bapak, ibu kita tidak bisa membohongi data, kalau benar-benar data itu ada dan sesuai itulah yang kita pakai," paparnya

Pada acara sosialisasi satu data Indonesia yang dihadiri para pimpinan OPD di lingkup Pemkab Mentawai itu, Paulinus juga menegaskan,  penyelenggaraan satu data Indonesia di kepulauan Mentawai merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah. 

" mohon maaf,  jangan seperti data stunting masih banyak yang belum sesuai seperti satu desa beda datanya, dan pada saat disampaikan waktu musrenbang beda-beda. propinsi juga menerima data kita beda beda dan itu yang harus kita perhatikan," ujarnya

Paulinus menegaskan, penyelenggaraan satu data Indonesia di Pemkab Mentawai  harus menjadi komitmen dan di implementasikan  guna memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah, " jadi data ini asalnya dari OPD, kalau OPD punya data tidak jelas maka program itu kabur. Kemudian peran aktif perangkat daerah dalam menghasilkan data yang berkualitas dan memastikan bahwa data tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah dan ini juga berkaitan penyusunan RPJMD, kalau data kita tidak sesuai dengan berkaitan dengan penyusunan RPJMD kita itu semua akan sia-sia,  sehingga apa yang menjadi visi misi bupati itu tidak berjalan sesuai dengan relnya," kata Paulinus

mengakhiri sambutannya, Paulinus berharap dengan digelaernya kegiatan sosialisasi satu data Indonesia ini akan ada peningkatan pemahaman memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah langkah kongkrit dalam implementasinya dan hal ini kata dia membutuhkan kerjasama yang solid dari semua pihak. (MD)