.jpg)
SASARAINAFM.COM│ TUAPEIJAT- Demi menghentaskan Mentawai dari status sebagai daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), Komisi II DPRD Mentawai bersama Dinas Kominfo daerah setempat lakukan diskusi dengar pendapat di Sekretariat DPRD Mentawai, Senin, (22/2/2021).
Kepala Dinas Kominfo Mentawai, Heri Robertus mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas akses komunikasi dan Informasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selama ini belum maksimal, baik jaringan Base Tranceiver Station (BTS) 4G maupun jaringan Telkomsel (comersial).
“Ya kemarin kita di undang oleh komisi 2 DPRD Kepulauan Mentawai dalam rangka rapat dengar pendapat, berkaitan dengan fasilitas 4G dan internet yang ada di Kepulauan Mentawai, 4g yang dimaksudkan disini adalah BTS, internet yang dimaksud juga yaitu WiFi Visa itu. Dari Bapak-Bapak DPRD tersebut menanyakan bagaimana perkembangan BTS kita yang selama ini ada di Mentawai,” kata Heri Robertus, Selasa (23/2/2021).
Dalam pertemuan tersebut kata Heri, pihaknya menyampaikan bahwa bantuan BTS yang ada selama ini sudah ada 42 titik BTS 4G yang tersebar di seluruh Kepulauan Mentawai yang mana kerja sama antara Badan Aksesbilitas Teknologi dan Informasi (Bakti) dengan Pemda Kepulauan Mentawai melalui Dinas Kominfo. Ia berharap bahwa BTS di mentawai harus ada penambahan bahkan kalau perlu setiap Dusun ada tower BTS.
“Jumlah yang saat ini kita miliki BTS 4G, ini masih sangat minim atau masih sangat sedikit, padahal yang kita harapkan itu kalau dapat satu Dusun itu satu tower, nah ini yang kita sampaikan,” ungkapnya.
Menurutnya BTS yang ada saat ini satu Desa satu tower sudah memenuhi, namun ada beberapa Desa dan Dusunnya cukup berjauhan, sehingga jaringan BTS 4G tidak sampai ke masyarakat yang ada di Dusun, sehingga BTS 4G tersebut tidak semua masyarakat yang bisa menikmati, artinya Mentawai masih ada daerah yang blankspot atau tidak mendapat jaringan BTS 4G sama sekali.
Meski demikian, Dinas terkait juga mengalami kendala di lapangan saat melaksanakan kegiatan pembangunan BTS 4G, baik mencari titik koordinat maupun kendala-kendala pembebasan lahan dari pihak Pemerintah Desa atau masyarakat itu sendiri.
“Kalau dari sisi koordinasi dengan pusat memang tidak ada kendala, hanya beberapa persyaratan yang harus kita penuhi, itu yang menjadi kendala, apalagi proposal saat ini tidak bisa secara analog atau manual, tapi dia melui sistem, meskipun ini mempermudahkan kita, tapi disini ada permintaan dalam aplikasi yang diinputkan itu harus ada titik koordinat lokasi, sementara kita dengan kondisi geografis yang sangat berjahuhan, sehingga masih ada titik-titik blankspot belum ada titik koordinatnya, nah alangkah baiknya juga kalau sudah ada lokasi yang sudah dibebaskan oleh Desa atau Dusun,” jelas Heri.
Sebeanrnya dalam satu tahun ada 2 kali pembangunan BTS 4G di Kepulauan Mentawai oleh pihak Bakti atau penyedia, yang biasanya dilaksanakan pada bulan Februari dan Oktober, menurut Heri jika seandainya Mentawai mendapat jatah pembangunan BTS 10 unit sekali per Februari dan 10 unit pada Oktober, maka dalam satu tahun Mentawai mendapat 20 unit BTS 4G.
“Karena tahun kemaren kita mendapat 11 tower, dan itu karena masa pandemi makanya kita dapat di penghujung tahun 2020, padahal rencana dari pusat itu ada dua kali pembangunan mulai dari Februari 2020,” katanya. (Str)
