Update Real Count Pilpres 219

Photobucket
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Pasangan Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019. Dengan jumlah suara sah 85.607.362 suara. Sedangkan jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). KPU menyebut jumlah suara sah nasional 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional. Pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut 01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Kemudian Jokowi-Ma'ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.  Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Jumat, 21 September 2018

SASARAINAFM.COM, TUAPEJAT — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Mentawai tetapkan 248 Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mentawai, pada Kamis (20/9).

Ketua KPU Mentawai Eki Butman kepada wartawan pada Jumat (21/9) di ruang kerjanya, mengatakan bahwa jumlah DCT yang ditetapkan itu, masih berjumlah sama dengan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan sebelumnya.

Hal itu disebabkan karena tidak adanya penyampaian atau laporan dari masyarakat terkait tindakan - tindakan atau  hal - hal yang berkaitan dengan pelanggaran sesuai dengan PKPU RI.

Berikut nama - nama Partainya dan jumlah Calon yang ditetaplan dalam DCT:

Partai Kebangkitan Bangsa laki - laki 9 dan perempuan 6 jumlah 15 DCT. Partai Gerakan Indonesia Raya laki - laki 13 dan perempuan 7, jumlah 20 orang. PDI Perjuangan laki - laki 13 dan perempuan 7, jumalah 20 orang. Golongan Karya laki - laki 13 dan perempuan 7, jumalh 20 orang. Nasdem laki - laki 13 dan perempuan 7, jumlah 20 orang.

Partai Gerakan Perubahan Indonesia laki - laki 13 dan perempuan 7, jumlah 20 orang. Berkarya laki - laki 7 dan perempuan 4, jumalh 11 orang. Partai Keadilan Sejahtera laki - laki 10 dan perempuan 6, jumlah 16 orang. Partai Persatuan Indonesia laki - laku 13 dan perempuan 7, jumlah 20 orang. Partai Persatuan Pembangunan laki - laki 6 dan perempuan 4, jumlah 10 orang.

Partai Solidaritas Indonesia laki - laki 13 dan perempuan 7, jumalh 20 orang. Partai Amanat Nasional laki - laki 8 dan perempuan 5, jumlah 13 orang. Hati Nurani Rakyat laki - laki 13 dan perempuan 7, jumlah 20 orang. Demokrat laki - laki 13 dan perempuan 7, jumlah 20 orang. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia laki - laki 2 dan perempuan 1, jumlah 3 orang.

Sementara untuk jadwal kegiatan Kampanye dikatakan Eki Butman, akan diselenggarakan pada tanggal (23/9) mendatang, namun sifatnya masih berupa sosialisasi atau penyampaian Visi dan Misi Bacaleg.

“Kampanyenya mulai dilaksanakan pada tangal 23 September 2018 sampai 14 Maret 2019, sementara untuk kampanye terbuka dilakukan pada 14 Maret - 13 April 2019, " paparnya.

"sebelum sampai tanggal 14 Maret itu dianggap kampanye logis, menyampaikan visi dam misinya, mengumpulkan masyarakat di suatu ruangan misalnya, melalui baliho, poster, tamplet, juga media sosial," lanjut eki menjelaskan.

Sebelumnya dikatakan Eki, pihaknya sudah memberikan bimbingan materi terkait aturan berkampanye sesuai UU PKPU No. 23, dimana tertulis bahwa dilarang melakukan kampanye - kampanye di tempat - tempat ibadah, gedung Pemerintahan, halaman Sekolah, ataupun Rumah Sakit, selain itu pemasangan Baliho tidak mengganggu jalan dan dipasang diluar parit.

“Bagi yang melanggar, itu itu akan ditindak sesuai  undang - undang Kepemiluhan, dan selanjutnya akan ditindak sesuai aturan undang-undang Hukum yang berlaku, termasuk melibatkan anak di bawah umur, ”. ujarnya.

“Jika ada bantuan dari Partai Politik (Parpol) atau Bacaleg, baik berupa barang atau lainya, itu tidak kurang dari harga Rp.60 ribu, misalnya salah satu Parpol mau memberikan baju Kostum, itu tidak lebih dari 60 ribu, kalau lebih dari itu, berarti pelanggaran," Ucapnya. (Suntoro).

0 komentar:

Posting Komentar

Photobucket

Radio Visual

SIARAN SUARA NUSANTARA LPPL RADIO INDONESIA