.jpg)
 |
| Suasana rapat paripurna DPRD Mentawai |
terkait nota penjelasan Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2019
di ruang rapat paripurna, Rabu (15/7/2020) dan diikuti secara quorum 14 anggota DPRD Mentawai.
Yudas menyebutkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun kedua pelaksanaan program Pemerintahan periode 2017-2022., target kinerja pembangunan daerah dalam RKPD 2019 mencapai 67,5%.
Adapun tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi PDIP yakni,
target PAD dari pendapatan pajak daerah 16,57% dibandingkan tahun 2018 dan peningkatan retribusi daerah 11,17% dibandingkan tahun 2018.
Pendapatan daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019 meningkat 4,31% dibandingkan pendapatan deviden 2018.
Untuk pengembangan dan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan terjangkau bagi masyarakat dilakukan bertahap.
Selanjutnya tanggapan terhadap pandangan umum fraksi Nasdem, penyediaan air baku dan bersih, tahun 2019 telah dibangun jaringan air bersih di 4 lokasi yaitu di Tuapeijat berupa perbaikan intake, pembangunan reservoir Mapaddegat, penambahan jaringan perpipaan dan pemasangan sambungan rumah hingga sekira 50%,
2020 dilanjutkan menambah sambungan rumah.
Kemudian di wilayah Siberut Selatan berupa pembangunan 3 unit sumber air atau intake, jaringan perpipaan, sambungan rumah.
Wilayah Cimpungan berupa pembangunan intake, jaringan pipa, dan hydran umum.
Wilayah Malancan pembangunan intake, jaringan pipa, dan hidran umum.
Kemudian tahun 2019 telah dilakukan pembangunan sanitasi individu di 10 lokasi yakni di Desa Betumonga, Silabu, Bosua, Mara, Matobe, Bulasat, Pasakiat, Saureinu, Sagulubbek, Sinakak, serta sanitasi komunal di desa Malakopa dan Silabu.
Selanjutnya program trans Mentawai sejak diluncurkan tahun 2013 hingga 2019, yang sudah dilakukan perkerasan maupun pembukaan badan jalan mencapai 356.2 KM atau 90% dari target 393,2 KM.
Rinciannya, trans Mentawai di Pulau Sipora dari target 77 KM telah terealisasi 59 KM dengan perkerasan aspal/beton, dan 12 KM jalan tanah atau pembukaan badan jalan mencapai 92% dari target.
Wilayah Pulau Siberut dari target 187,2 KM telah terealisasi 13 KM dengan perkerasan 9 KM dengan agregat dan 155,2 dengan pembukaan badan jalan atau total 94% dari target.
Wilayah Pagai Utara yang ditargetkan 63 KM telah terealisasi 14,5 KM dengan perkerasan 17,5 KM dengan agregat, 16 KM dengan jalan tanah atau sudah mencapai 76%.
Pagai Selatan ditargetkan 66 KM dan telah terealisasi 60 KM dengan agregat atau telah mencapai 91%.
Terkait pembangunan pertanian telah dilaksanakan melalui pembukaan sawah 1.861 ha dengan rata-rata tanam sekali setahun.
Pada 2019 terjadi kemarau selama 6 bulan menyebabkan gagal panen pada sebagian besar sawah masyarakat.
Kemudian, menurut survei BPSPL Padang dan Universitas Bung Hatta jumlah populasi kepiting bakau dan rajungan mencapai jutaan ekor dan bernilai ekonomis.
Ke depan Pemerintah daerah juga akan berupaya semaksimal mungkin memfasilitasi para pembudidaya atau KJA ikan kerapu dalam pemasaran.
Sementara industri sagu yang diantaranya di Dusun Puro Desa Muara Siberut sudah dipasarkan ke kota Padang, Batam, hingga Jakarta.
Terkait kawasan ekonomi khusus (KEK) di Peipei Kecamatan Siberut Barat Daya, pengusulannya dalam proses pengusulan ke Dewan KEK Nasional.
Rekomendasi Gubernur Sumbar telah diterbitkan dan beberapa infrastruktur pendukung KEK lainnya dalam proses tahun 2020 ini diantaranya perencanaan induk bandara, normalisasi sungai Taileleu, dan lainnya.
Mendorong pengembangan kawasan perdesaan dengan konsep pengelolaan partisipatif mengedepankan konsep UMA.
Pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi kependudukan telah ada petugas di setiap Kecamatan.
Ke depan infrastruktur jaringan internet di setiap kecamatan hingga desa akan menjadi prioritas utama.
Kemudian tanggapan Bupati terhadap fraksi 3GP yakni, pembangunan akses jalan menuju TPA di Dusun Berkat Desa Tuapejat dan TPS di Desa Sidomakmur Sipora Utara telah berjalan, sudah mendapatkan sertifikat tanah dan izin lingkungan dari Gubernur Sumatera Barat.
Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, sektor pariwisata konsep 3M1K telah ada bangunan gedung dan fasikitas pendukung lainnya, untuk Desa Muntei telah direncanakan pembangunan gerbang dan dermaga.
Selanjutnya, tanggapan terhadap fraksi Musara Kasimaeru, anggaran multiyears untuk infrastruktur jalan dan jembatan, dari 17 ruas jalan yang disepakati dikerjakan secara swakelola telah terealisasi 63,2 KM atau 37% dari total panjang jalan 171,2 KM.
"Terkait pandangan umum lainnya akan dijelaskan saat rapat gabungan ataupun rapat komisi DPRD dalam rangka pembahasan ranperda pertanggungjawaban APBD 2019," tutur Yudas.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyerahkan seluruh proses pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2019 kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk selanjutnya disepakati bersama menjadi Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai.(KS)
