Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet saat menerima penghargaan dari Komisioner KPK, Basaria Panjaitan, di Jakarta Selatan, Rabu (5/12). |
SASARAINAFM.COM, (JAKARTA), - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengukir
prestasi membanggakan. Di bawah kepemimpinan Yudas Sabaggalet. Kabupaten yang
berjuluk “ Bumi Sikerei’” itu dipilih menjadi lembaga dengan tingkat kepatuhan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaik 2018, setelah tahun
2016 lalu Mentawai juga mendapatkan penghargaan yang sama. Pernghargaan
tersebut diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pencegahan korupsi melalui LHKPN
tidak akan berjalan baik tanpa dukungan penuh lembaga atau instansi
pemerintahan. Pemerintah kabupaten kepulauan Mentawai telah menunjukkan
komitmen tinggi dalam penyelenggaraan LHKPN. Sebagai bentuk apresiasi, KPK
memberikan penghargaan kepada Pemkab Mentawai..
Penghargaan diserahkan Komisioner
KPK, Basaria Panjaitan kepada Bupati kepulauan
Mentawai Yudas Sabaggalet di Hotel
Bidakara Grand Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (5/12). Penyerahan penghargaan
oleh KPK itu juga bertujuan memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2018.
Pemkab. Kepulauan
Mentawai merupakan satu-satunya di provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan
penghargaan sebagai lembaga dengan tingkat kepatuhan LHKPN terbaik 2018 dari
KPK. Se-Indonesia.
Bupati Mentawai
Yudas Sabaggalet menyampaikan, penghargaan yang diterima itu merupakan
penghargaan kedua yang mereka terima dari KPK. Penghargaan pertama mereka
peroleh pada 2016., “ ini merupakan penghargaan kedua yang kita terima dari
KPK, setelah tahun 2016 lalu, ini tentu kita syukuri dan penghargaan ini atas
kerja keras bersama unsur pemerintah daerah di Kabupaten Mentawai, “ Kata
Yudas
Kabupaten Kepulauan
Mentawai, kata Yudas merupakan daerah 3 T, yakni terluar, terdepan dan terisolir. Menyadari hal itu,
maka Yudas mendorong semua aparat pemerintahan tak ada niatan melakukan sesuatu
yang berdampak pada penurunan pelayanan kepada masyarakat. Langkahnya adalah
sebegai barikut. Meskipun masih daerah tertinggal, namun pneyelenggaraan pemerintahan dlaksanakan secara digital.
Ada e-planning, e-budgetting, dan lain-lain, yang memastikan seglaa sesuatunya
bersifat transparan. Lalu para pegawai yang bersentuhan langsung dengan
pelaksanaan proyek pembangunan, diwajibkan mendaftarkan LHKPN. Pengawasan
terkoordinasi dilakukan juga dengan BPK, BPKP, dan inspektorat provinsi
Sumatera Barat, “ kita bisa peroleh predikat WTP dari BPK dan penghargaan dua
kaki dari KPK, “ Kata Yudas dengan wajah semringah. “ Mnetawai sedang
membangun, ada bandara udara, rumah sakit dan beberapa puskesmas plus, dan
berbagai infrastruktur lainnya, sehingga diharapka Mentawai dapat segera keluar
dari kategori 3T, “ tambah pria berkaca mata yang sudah dua periode memimpin
Mentawai itu.
Yudas berharap,
penghargaan yang diberikan KPK menjadi tantangan bagi Pemkab Mentawai untuk
memerangi korupsi. Meskipun berat, tantangan tersebut harus dijalankan tanpa
kompromi. ”Ini prestasi luar biasa. Penghargaan ini membuat beban pemkab
semakin berat. Harus berani dan jujur memerangi korupsi,” tandasnya.
Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Miko
Siregar mengatakan, penghargaan itu menjadi bukti komitmen Pemkab Mentawai
membangun transparansi dan akuntabilitas publik terkait harta kekayaan pejabat.
"Bersyukur kita kepada Tuhan, ini prestasi bagi kita, bukti perwujudan
komitmen Pak Bupati dalam membangun transparansi dan akuntabilitas," kata Miko
Miko juga menyinggung terkait regulasi internal
Pemkab Mentawai tentang transparansi dan akuntabilitas yang disebutnya menuai
pujian dari lembaga anti anti Korupsi itu.
"Regulasi yang kita miliki ini jelas, KPK pun
mengapresiasi dalam hal ini. Kita ada Perbup No 11 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perbup No. 47 tahun
2017 tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan
pemerintah kabupaten kepulauan Mentawai, “ ujar Miko.