Pj. Bupati Mentawai Fernando Jongguran Simanjuntak saat memberikan sambutan pada acara Rakor Percepatan Penurunan Stunting di Aula Bappeda Mentawai, Jumat (2/8) |
SASARAINAFM.COM | TUAPEJAT – Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Mentawai Fernando Jongguran Simanjuntak menyambut kunjungan kerja Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi percepatan penurunan stunting. Acara tersebut berlangsung di aula Bappeda Mentawai di Tuapejat pada Jumat, (2/8/2024).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, unsur pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Staf Ahli, Asisten, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten mentawai yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Penjabat Bupati Mentawai, Fernando Jonggoran Simanjuntak dalam sambutannya menyebutkan, kehadiran sekretaris utama BKKN beserta tim di Mentawai pada acara Rakor percepatan penurunan stunting merupakan bentuk dukungan yang sangat berarti dalam upaya Pemkab Mentawai menanggulangi masalah stunting.
Selanjutnya Fernando mengatakan kasus stunting merupakan isu kesehatan dan pembangunan yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, kata dia anak anak yang mengalami stunting tidak hanya menghadapi tantangan kesehatan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka Panjang yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif mereka, karena itu menurut Fernando upaya penanggulanan stunting harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh .
" Pemerintah daerah melalui tim percepatan penurunan stunting, sudah melakukan upaya intervensi, baik intervensi sensitive maupun intervensi spesifik, tentunya melalui program program yang dilaksnakan OPD terkait," Ujar Fernando, Jumat (2/8-2024)
Pj. Bupati Mentawai Fernando J. Simanjuntak berfoto bersama Sekretaris Utama BKKBN RI Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si |
" Dalam melaksanakan upaya intervensi, ada berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, yaitu kondisi geografis, masih terbatasnya akses air bersih, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki jamban yang memadai, juga masih ada warga yang tinggal dikawasan yang kumuh, serta sarana dan SDM yang masih terbatas," ucap Fernando
Fernando berharap pada Rakor Penurunan Stunting yang digelar Pemkab Mentawai dan dihari langsung oleh Sekretaris Utama BKKBN RI diharapkan akan ditemukan strategi, berbagi pengalaman serta mengevaluasi langkah langkah yang telah diambil untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penanganan masalah stunting.
" Kami berharap untuk memberikan pencerahan dan motivasi bagi kami dalam diskusi yang kostruktif dan pemikiran inovatid dari bapak sekretaris utama serta seluruh peserta agar dapat menghasilkan solusi yang efektir dan berkelanjutan," tutur Fernando.
Sementara Sekretaris Utama BKKBN, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mengatasi stunting. “Intervensi serentak ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah masa depan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, ” Ujar Tavip
Menangani stunting, menurut Tavip, ada dua kepentingan yaitu kepentingan jangka pendek dan kepentingan menengah jangka panjang. penanganan stunting dalam jangka pendek menurut Tavip telah menjadi pembahasan secara nasional.
" Pak Jokowi sudah janji di LPJMM diakhir 2024 angka stuntingnya 14 % padahal angka nasional perhari ini masih 21,5 % dan khusus Mentawai 33,7 %. Pertanyaannya? Apakah 14 % bisa terwujud, kalau bicara contoh negara lain, negara yang menjadi negara rujukan itu tidak mungkin," ujar Tavip.
Dia menambahkan pemerintah telah berupaya untuk mempercepat penurunan angka stunting, antara lain melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 agar strategi nasional percepatan penurunan stunting menjadi acuan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan stunting.
Tavip menekankan bahwa pemantauan tumbuh kembang balita harus dilakukan secara rutin agar anak terhindar dari stunting ataupun gizi buruk. Peningkatan akses dan mutu pengembangan jangkauan pelayanan gizi juga kesehatan keluarga pun perlu ditingkatkan sehingga penanggulangan stunting menjadi bersinergi, komprehensif dan berkesinambungan.
“Dengan dukungan dan komitmen dari lintas program lintas sektor, organisasi profesi dan pemerintah daerah mari bangun optimisme dan juga kerja keras bersama untuk mencapai target maksimal yang akan memberi dampak signifikan terhadap penurunan stunting di Indonesia terutama kepala desa disetiap kecamatan marilah saling berkolaborasi dan bahu membahu dalam mengentaskan penurunan stunting," katanya.
Pada bagian akhir arahannya, Sekretaris Utama BKKBN mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mendukung program pemerintah yang diprioritaskan ini.
“Kami mengajak semua pihak untuk bekerja bersama-sama, saling mendukung, dan berkontribusi dalam upaya ini. Dengan kerjasama yang baik, kita bisa mencapai tujuan bersama untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak kita. Saya mengapresiasi pencapaian, semangat dan komitmen Pemerintah Kabupaten Mentawai yang berhasil menurunkan angka stunting yang sangat signifikan, semoga pencapaian ini dapat terus dipertahankan.” Pungkasnya (MD)