.jpg)
 |
| Tim Telkom dan Telkomsel berfoto bersama usai melakukan peninjauan fasilitas jaringan di Sikakap |
SASARAINAFM.COM │SIKAKAP - Tim Telkom dan Telkomsel Sumatera Barat meninjau langsung site Sioban, Pagai Utara dan Selatan, maupun Sikakap yang selama ini belum terlayani akses jaringan 4G.
Peninjauan Tim Telkom itu dilakukan untuk memenuhi permintaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait peningkatan akses telekomunikasi, apalagi di tengah pandemi Covid-19 kebutuhan akan akses internet sangat tinggi.
Pada kesempatan tersebut tim Telkom dan Telkomsel Sumbar juga berdiskusi bersama Kepala daerah terkait prospek pengembangan jaringan internet di Sioban dan Sikakap.
Andi, Manager network service Telkomsel Padang menyatakan bahwa dalam waktu dekat, site Sioban dan Sikakap akan segera aktif jaringan 4G. Namun, kemungkinan besar masih menggunakan media transmisi satelit.
"Kalau 4G satelit, hasilnya agak kurang optimal, latensi cukup tinggi, dan kapasitas bandwith masih sangat terbatas. Harapan kita layanan 4G semua site yang aktif 4G kalau bisa partisinya menggunakan terestrial berupa radio atau fiber optik," ujar Andi beberapa waktu lalu di Sikakap.
Ia berharap Pemda Mentawai memberikan support mencari solusi agar jaringan terestrial antar pulau bisa terlaksana di Pulau Sipora, Sikakap, dan Siberut sehingga layanan jaringan 4G lebih baik lagi.
Hal senada juga dikatakan Suwito Manager development dan enterprise service Witel Sumbar.
"Kita sudah mencoba melihat potensi bisnisnya seperti apa di Sioban, Malakopa, dan Sikakap. Harapannya, area Sioban, Sikakap, dan Siberut bisa dilalui jalur fiber optik sehingga dapat menikmati layanan broadband seperti warga Tuapejat selama ini. Idealnya menggunakan jaringan fiber optik," tutur Suwito.
Ia berharap kerjasama Pemkab Mentawai bersama mendorong agar men segerakan penarikan jaringan kabel laut yang akan menghubungkan dari Tuapejat ke Pulau Siberut dan Sikakap.
"Witel Sumbar hanya bisa mengajukan. Sementara peran dari Pemerintah pusat sangat kita harapkan karena ada regulasi dan kebijakan terkait biaya movement yang akan dihandle oleh Pemerintah dan Telkom pusat," katanya.(KS)
