.jpg)
Sasarainafm.com, Tuapejat_ Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengadakan Workshop Admin Monitoring Center for
Prevention (MCP) seluruh Pemerintah daerah Sumatera Barat dan Monitoring
Evaluasi (Monev) Rencana Aksi (Renaksi) Pencegahan Korupsi Terintegrasi
Pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai.
"Kegiatan ini kita lakukan
untuk memberikan masukan serta meningkatkan kapasitas seluruh Admin sekabupaten/kota di Sumatera
barat dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka membuka, menginput data
terkait MCP," ungkap Pulung Rinandoro
Koordinator Wilayah (Korwil) I
KPK di aula kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai, jumat(26/04). .
Selain itu ia mengatakan bahwa
motif lainnya yakni untuk mempromosikan wisata Mentawai kepada peserta lainnya
dari Kabupaten/kota provinsi Sumbar.
Lebih lanjut Pulung menerangkan
bahwa KPK selain melakukan penindakan, juga membangun sistem preventif.
Kata dia, ada delapan Rencana
Aksi (Renaksi) pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi (Stranas PK).
Delapan renaksi tersebut
berdasarkan Hasil kajian dan penelitian kasus-kasus yang ditangani KPK selama
ini.
Diantaranya, kegiatan peningkatan
kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), aset daerah,
e-planning, e-budgeting, barang dan jasa, perizinan satu pintu, manajamen ASN,
dan monitoring dana desa.
"Kita akan Monitor sejauh
mana delapan Renaksi dijalankan pada masing-masing pemerintah daerah di Sumbar
dan sejauh mana proses pencegahan berdampak dengan proses penindakan,"
imbuh Pulung.
Selanjutnya Pulung mengatakan
melalui pelaksanaan kegiatan ini, pihaknya bisa melakukan intervensi dalam proses pencegahan korupsi melalui
sistem yang ada.
Ia memaparkan seperti pada sistem
e-planning dan e-budgeting ada standar
satuan harga dan analisa standar satuan biaya. Sehingga jika sudah
dilaksanakan, indikator kkorups seperti mark up harga bisa dikurangi. .
"Kalau ada spesifikasi dalam
pembangunan yang tidak dijalankan dengan benar, ada sistem penguatan APIP. APIP
inilah yang mengontrol proses pelelangan. Jika APIP berjalan lancar, kegiatan
Pengadaan barang / jasa dapat dicegah dari perbuatan korupsi," pungkasnya.
Ia berharap melalui Aplikasi
Monitoring Center for Prevention (MCP) ini, kasus korupsi di provinsi Sumbar
bisa berkurang bahkan tidak ada.
Diketahui, Provinsi Sumbar
mendapatkan peringkat lima besar di seluruh provinsi Indonesia.
Sementara itu, Miko Siregar
Kepala Inspektorat Mentawai mengatakan
bahwa targetnya memperbaiki fan
meningkatkan capaian tahun lalu dari peringkat 9 se Kabupaten)/kota di Provinsi
Sumbar.
"Mudah-mudahan semangat
untuk mencegah korupsi lebih baik, dan kita berharap dengan adanya sistem,
tidak ada lagi bocoran keuangan pemda,"tutupnya.(KS)
