Lintas Berita Asosiasi LPPL Sumbar

Minggu, 28 April 2019


Sasarainafm.com, Tuapejat_ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengadakan Workshop Admin Monitoring Center for Prevention (MCP) seluruh Pemerintah daerah Sumatera Barat dan Monitoring Evaluasi (Monev) Rencana Aksi (Renaksi) Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Kegiatan ini kita lakukan untuk memberikan masukan serta meningkatkan kapasitas  seluruh Admin sekabupaten/kota di Sumatera barat dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka membuka, menginput data terkait MCP," ungkap Pulung Rinandoro
Koordinator Wilayah (Korwil) I KPK di aula kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai, jumat(26/04). .

Selain itu ia mengatakan bahwa motif lainnya yakni untuk mempromosikan wisata Mentawai kepada peserta lainnya dari Kabupaten/kota provinsi Sumbar.
Lebih lanjut Pulung menerangkan bahwa KPK selain melakukan penindakan, juga membangun sistem preventif.

Kata dia, ada delapan Rencana Aksi (Renaksi) pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Strategi  Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Delapan renaksi tersebut berdasarkan Hasil kajian dan penelitian kasus-kasus yang ditangani KPK selama ini.

Diantaranya, kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), aset daerah, e-planning, e-budgeting, barang dan jasa, perizinan satu pintu, manajamen ASN, dan monitoring dana desa.
"Kita akan Monitor sejauh mana delapan Renaksi dijalankan pada masing-masing pemerintah daerah di Sumbar dan sejauh mana proses pencegahan berdampak dengan proses penindakan," imbuh Pulung.

Selanjutnya Pulung mengatakan melalui pelaksanaan kegiatan ini, pihaknya bisa melakukan intervensi  dalam proses pencegahan korupsi melalui sistem yang ada.

Ia memaparkan seperti pada sistem e-planning dan e-budgeting ada  standar satuan harga dan analisa standar satuan biaya. Sehingga jika sudah dilaksanakan, indikator kkorups seperti mark up harga bisa dikurangi. .

"Kalau ada spesifikasi dalam pembangunan yang tidak dijalankan dengan benar, ada sistem penguatan APIP. APIP inilah yang mengontrol proses pelelangan. Jika APIP berjalan lancar, kegiatan Pengadaan barang / jasa dapat dicegah dari perbuatan korupsi," pungkasnya.
Ia berharap melalui Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) ini, kasus korupsi di provinsi Sumbar bisa berkurang bahkan tidak ada.

Diketahui, Provinsi Sumbar mendapatkan peringkat lima besar di seluruh provinsi  Indonesia.
Sementara itu, Miko Siregar Kepala Inspektorat Mentawai mengatakan
bahwa targetnya memperbaiki fan meningkatkan capaian tahun lalu dari peringkat 9 se Kabupaten)/kota di Provinsi Sumbar.

"Mudah-mudahan semangat untuk mencegah korupsi lebih baik, dan kita berharap dengan adanya sistem, tidak ada lagi bocoran keuangan pemda,"tutupnya.(KS)

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

PERISTIWA

PEMBANGUNAN

KESEHATAN

SOSOK