Update Real Count Pilpres 219

Photobucket
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Pasangan Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019. Dengan jumlah suara sah 85.607.362 suara. Sedangkan jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). KPU menyebut jumlah suara sah nasional 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional. Pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut 01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Kemudian Jokowi-Ma'ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.  Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Minggu, 17 Februari 2019

Apel Gabungan ASN di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai

SASARAINAFM.COM, TUAPEJAT_ Sekretaris Daerah Mentawai Martinus Dahlan menegaskan para Apratur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak disiplin dan malas kerja akan ditindak tegas, bahkan bisa dipecat setelah melalui beberapa  proses peringatan.

“saya tegaskan,  ASN tidak disiplin kerja akan kami tindak tegas.  Biarlah kami dibenci sejauh kami masih menjalankan hal itu sesuai aturan" tegasnya saat memberikan amanat pada apel gabungan di halaman Sekretariat Daerah Mentawai Senin, (18/2/2019).

Lebih lanjut Martinus menuturkan, ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja  setelah kehadiran  diakumulasikan selama satu tahun, maka akan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat.

Dia menegaskan, tidak pandang bulu melakukan tindakan tegas kepada pegawai yang indisipliner. Proses pemecatan yang akan dilakukan nantinya,  mengikuti mekanisme Peraturan Pemerinta (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. .

"kami  akan tindak tegas siapapun dia, kami akan pedomani PP 53 tahun 2010" ujarnya.
Ia juga mengatakan, pada bulan Januari lalu pihaknya telah melakukan pemberhentian 7  orang ASN yang indisipliner dilingkungan Pemkab Mentawai.

Ia  juga memastikan dalam waktu dekat pihaknya kembali akan memberikan tindakan tegas kepada ASN yang melanggar disiplin di lingkungan Pemerintahan Mentawai.

"Kami akan buktikan, dalam waktu dekat akan ada lagi ASN yang akan mendapatkan teguran tegas bahkan dipecat" tukasnya.

Martinus mengimbau setiap pimpinan OPD agar memberikan teguran kepada ASN. Jika pimpinan OPD bersangkutan tidak melakukan teguran, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak BKPSDM yang di ketahui Bupati, dan akan menindak tegas pimpinan OPD yang tidak mau menegur ASN nya yang indisipliner.

"jika ada pimpinan OPD yang tidak mau menegur atau menindak ASN nya,  maka  pimpinan OPD nya yang akan kami tindak tegas " pungkasnya. (Nbl)

0 komentar:

Posting Komentar

Photobucket

Radio Visual

SIARAN SUARA NUSANTARA LPPL RADIO INDONESIA