Update Real Count Pilpres 219

Photobucket
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Pasangan Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019. Dengan jumlah suara sah 85.607.362 suara. Sedangkan jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). KPU menyebut jumlah suara sah nasional 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional. Pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut 01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Kemudian Jokowi-Ma'ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.  Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Selasa, 15 Januari 2019

Ilustrasi : Pernikahan Adat Mentawai

SASARAINAFM.COM, TUAPEJAT – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tarsisius Sakeru menyebutkan masih banyak warga Mentawai khususnya di Siberut  yang melakukan prosesi upacara perkawinan hanya secara adat tanpa diberkati seorang penatua agama seperti pastor, pendeta, ataupun ustad.

"Kebanyakan di wilayah Siberut yang menikah hanya diketahui oleh kepala suku, " ungkap Tarsisius Sakeru Kepala Disdukcapil Mentawai..

Ia mengatakan hal tersebut terjadi karena beragam faktor seperti kurangnya pendidikan terhadap masyarakat, dan masih banyak yang buta huruf.

"Solusinya, DisDukcapil hadir langsung di tengah-tengah masyarakat untuk menanyakan kronologis pernikahan adatnya.Sesudahnya kita hubungi penatua agama, pendeta atau pastor, " papar Tarcisius pada selasa, (15/01/2019).

Ia mengatakan bahwa pihaknya berupaya menggabungkan hukum adat dan hukum positif melalui seni hukum dan sosiologi hukum agar resiko hukum tidak terjadi mengatasi persoalan tersebut..

Pihaknya juga berinovasi dengan pola UPT 1 atap di setiap kecamatan untuk melayani administrasi kependudukan masyarakat tanpa pungutan.

Sementara hingga Juli 2019  ia katakan blangko untuk pengurusan Akta lahir dan perkawinan kosong dan masih menunggu adanya anggaran untuk jemput bola.

Diketahui sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2018 lalu mendapatkan penghargaan dari Gubernur Sumbar atas dedikasi pelayanan, inovasi dan kiat-kiat pelayanan terbaik se Sumbar  dengan mempertimbangkan letak geografis dan akses yang sulit, serta sarana prasarana yang sangat minim. (KS)

0 komentar:

Posting Komentar

Photobucket

Radio Visual

SIARAN SUARA NUSANTARA LPPL RADIO INDONESIA